Slide 1

Berita BPIW > BPIW Memastikan Penyerapan Dana ITDP pada Tahun 2019 akan Maksimal


Selasa, 16 April 2019, Dilihat 140 kali

Foto: BPIW Memastikan Penyerapan Dana ITDP pada Tahun 2019 akan Maksimal

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan pada tahun 2019 penyerapan dana loan untuk Integrated Tourism Development Project (ITDP) dari Bank Dunia akan maksimal.

Hal itu diungkapkan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono dalam Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pinjaman Luar Negeri yang dipimpin langsung Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Anita Firmanti di Ruang Rapat Sekjen Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (16/4). 

Hadi yang didampingi Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW Kementerian PUPR, Kuswardono memaparkan, ruang lingkup ITDP antara lain meliputi penyusunan tiga Integrated Tourism Masterplan (ITMP), yakni ITMP untuk Borobudur-Yogyakarta-Prabanan, ITMP untuk Danau Toba dan ITMP untuk Lombok.

"Lembaga yang terlibat dalam ITDP, ada beberapa kementerian dan lembaga, yakni Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata serta BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal,-red),” ungkap Hadi. 

Ia menerangkan, BPIW Kementerian PUPR saat ini sudah menyiapkan langkah-langkah untuk mewujudkan penyerapan loan ITDP yang maksimal, antara lain mendorong Kementerian Pariwisata untuk segera memulai proses pengadaan atas sub-project yang telah disetujui. “Kemudian, mendorong kepada BKPM untuk mengusulkan kembali sub-project,” terang Hadi. 

Selain itu, Ia mengatakan, akan melakukan percepatan penyelesaian dokumen readiness criteriabersama dengan Ditjen Bina Marga untuk penggantian Jembatan Tano Ponggol. “Salah satu sub-project terpenting untuk ITDP di Danau Toba adalah penggantian Jembatan Tano Ponggol,” jelasnya.

Hadi menambahkan, saat ini sambil menunggu penyelesaian ITMP, BPIW pararel melakukan penyusunan sub-project yang bersifat urgent. “Dalam hal ini, BPIW melakukannya bersama-sama dengan Ditjen Bina Marga dan Ditjen Cipta Karya,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Sekjen Kementerian PUPR, Anita Firmanti saat membuka rapat dan menyampaikan arahan berharap, semua Unit Organisasi (Unor) di lingkungan Kementerian PUPR yang menangani proses pinjaman luar negeri, agar senantiasa mencari solusi terbaik apabila menghadapi kendala.

Anita yakin, semua Unor akan mampu menangani proses pinjaman luar negeri, sehingga pinjaman luar negeri akan membawa dampak positif dalam pengembangan infrastruktur di Tanah Air.(ris/infoBPIW)



‚Äč