Slide 1

Berita BPSDM > Kompleksitas Industri Konstruksi Rawan Timbulkan Sengketa


Rabu, 20 Maret 2019, Dilihat 100 kali

 

Bandung (20/3) - Untuk menurunkan risiko terjadinya sengketa pada bidang konstruksi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi serta Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung menyelenggarakan Pelatihan Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi berbasis E-Learning di Bandung, Rabu (20/3).

 

Penyematan tanda peserta

 

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi, Yudha Mediawan dalam sambutan pembukaannya menjelaskan konstruksi merupakan salah satu industri yang sangat kompleks, mengingat dalam proyek konstruksi terdapat multi disiplin ilmu dan berurusan dengan orang banyak yang memiliki kepentingan masing-masing. Kondisi itu pula yang membuka peluang sengketa menjadi lebih besar, terlebih pemerintah saat ini tengah gencar melaksanakan pembangunan infrastruktur, dimana potensi terjadinya sengketa dalam pelaksanaan konstruksi kemungkinannya cukup besar.

Berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tercatat dari 1999 hingga 2016 terdapat 470 kasus, dimana kasus konstruksi mendominasi, sekitar 30,8%.

 

Situasi dalam kelas

Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, penyelesaian sengketa konstruksi yang semula ditempuh melalui dua jalur, yakni jalur pengadilan dan di luar pengadilan, kini harus diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mufakat yang kemudian dilanjutkan pada tahap penyelesaian sengketa yang terdiri dari mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. (Datin)