Slide 1

Berita BPSDM > Kepala BPSDM: Proyek Perubahan Tidak Usah Muluk-muluk, yang Penting Implementatif


Senin, 18 Maret 2019, Dilihat 134 kali

 

Surabaya (18/03) - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) melalui Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional melaksanakan penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV yang dilaksanakan di Balai Diklat PUPR Wilayah VI Surabaya pada Hari ini Senin, 18 Maret 2019. Pelatihan ini dibuka oleh Kepala BPSDM Lolly Martina Martief sekaligus menjadi pemateri tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan SDM, turut hadir Kepala Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional Moeh. Adam serta para undangan. Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV kali ini diikuti oleh 27 peserta yang berasal dari lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sebelum memulai memberikan sambutan kepada peserta pelatihan, Kepala BPSDM Lolly Martina Martief menyampaikan duka yang sangat mendalam atas musibah Banjir Bandang di Sentani Jayapura dan juga turut berduka cita atas meninggalnya pegawai PUPR Balai Wilayah Sungai Papua yang menjadi korban sebanyak 3 Orang dari musibah tersebut, Semoga diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa dan tetap semangat untuk menanggulangi banjir disana, ungkapnya.

Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV merupakan pelatihan yang wajib diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang telah atau akan duduk dalam jabatan struktural eselon IV atau yang dalam Undang-Undang ASN disebut sebagai pejabat pengawas. Namun sampai saat ini masih cukup banyak pejabat pengawas di berbagai Unit Organisasi di Kementerian PUPR yang telah dilantik tetapi belum mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV ini. Padahal, Pejabat pengawas memainkan peranan yang sangat menentukan dalam membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan instansi dan memimpin bawahan dan seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan kegiatan tersebut secara efektif dan efisien,

Dalam sambutannya Lolly menyampaikan bahwa, “Dalam peraturan kepala LAN No. 20 tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV, disebutkan bahwa pejabat struktural eselon IV (Pejabat Pengawas) memiliki peranan yang sangat menentukan dalam pelaksanaan, pertama adalah perencanaan aktifitas-aktifitas di unit kerja masing-masing, kemudian dalam melaksanakan juga harus bisa menggerakkan timnya dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah itu semua dapat dilakukan apabila bapak dan ibu sekalian dapat berkoordinasi baik didalam internal maupun eksternal” .

(Credit: http://blog.practiceplan.co.uk)

Tugas ini menuntutnya untuk memiliki kompetensi kepemimpinan operasional, yaitu kemampuan dalam membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan instansi dan kemampuan mempengaruhi serta memobilisasi bawahan dan pemangku kepentingan strategisnya dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Untuk dapat membentuk sosok pejabat pengawas seperti tersebut diatas, diperlukan sebuah penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV yang memungkinkan peserta mampu menerapkan kompetensi yang telah dimilikinya. Oleh karena itu, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR yang bertugas untuk melaksanakan pengembangan Aparatur Sipil Negara Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berkomitmen untuk mendorong penyelenggaraan pelatihan ini di Balai-Balai BPSDM di seluruh Indonesia agar para pejabat pengawas yang ada memiliki profesionalisme dan kompetensi yang memadai dalam menjalankan tugasnya.

Selain itu, Lolly juga menyinggung mengenai proyek perubahan yang akan dilalui oleh peserta pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV sebagai tahap diagnosa kebutuhan perubahan organisasi, menurutnya, “ Tidak usah muluk-muluk, karena nanti akan didampingi oleh mentor dan coach-nya dan biasanya mentor adalah atasan langsung yang terpenting proyek perubahannya bisa diterapkan dan langsung dipakai serta yang terpenting memberikan perubahan”.

BPSDM Kementerian PUPR pada tanggal 8 Maret 2019 telah menandatangani Perjanjian Kerjasama BPSDM dan Balai Sertifikat Elektronik BSSN dibawah Badan Siber dan Sandi Negara. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan akan mempercepat penerbitan sertifikat pelatihan, sehingga dengan kerjasama ini dan memanfaatkan teknologi internet maka penandatanganan sertifikat akan lebih cepat secara digital dan secara digital aman terlindungi, oleh karena itu sertifikat akan lebih cepat diterbitkan. (Glh)

 



‚Äč