Slide 1

Berita BPIW > Konreg PUPR Sinergikan Program Pusat dan Daerah


Selasa, 12 Maret 2019, Dilihat 365 kali

Foto Konreg PUPR Sinergikan Program Pusat dan Daerah

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) kembali menggelar Konsultasi Regional (Konreg). Kali ini, Konreg ketiga digelar di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Senin (10/3).

Konreg yang akan dilaksanakan selama tiga hari ini, dibuka langsung Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono di Auditorium Dayan Dawood, Universitas Syiah Kuala guna membahas program pengembangan infrastruktur PUPR tahun anggaran (TA) 2020 di provinsi wilayah Sumatera. Pembukaan turut dihadiri Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah berserta jajaran dan para undangan.

Basuki saat menyampaikan arahannya mengatakan, pesan presiden pada sidang kabinet Rapat Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 di Jakarta yaitu, perlu adanya pelaksanaan tahapan kerja teknokratik. "Aga seperti penyusunan RKP 2020 dan kebijakan ekonomi makro serta pokok-pokok kebijakan fiskal untuk 2020, harus tetap berjalan,” ungkap Basuki.

Kemudian, lanjut Basuki, kedua, pembangunan SDM tetap diprioritaskan untuk menjaga keberlangsungan pembangunan nasional. Selain itu, ada juga pesan antisipasi terhadap dinamika perekonomian dunia, seperti normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat, fluktuasi harga komoditas, perang dagang dan proteksionisme, moderasi pertumbuhan di Tiongkok, maupun keamanan dan geopolitik dunia. “Terakhir, menciptakan inovasi dan sinergi pembiayaan yang melibatkan swasta,” papar Basuki.

Ia menjelaskan, setiap tahun Kementerian PUPR mesti melakukan tiga hal penting dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur PUPR. “Yaitu, evaluasi terhadap program yang telah dilakukan, memastikan program tahun berjalan tercapai dan melakukan melakukan pemrograman untuk tahun selanjutnya,” ujarnya. “Terlebih, saat ini Indonesia berada pada tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dan akan segera memasuki transisi pada periode RPJMN 2020-2024,” lanjutnya.

Basuki juga menerangkan, tujuan Konreg 2019 antara lain, memastikan dan memantapkan sinkronisasi program pembangunan pusat-daerah. “Kedua, memastikan keberlanjutan pembangunan dari RPJMN 2015-2019,” paparnya.

Selain itu, lanjutnya, guna memprioritaskan program untuk empat sasaran yang belum tercapai di 2015-2019. “Yakni sektor air minum, sanitasi, banjir dan hunian layak,” tegasnya.

Ia menambahkan, Konreg juga bertujuan alokasi anggaran ditingkatkan efisiensinya untuk belanja modal dan kegiatan khusus di Sumatera, seperti jalan, destinasi wisata, ketahanan terhadap bencana alam.

Lebih lanjut, Basuki mengatakan, Konreg juga bermanfaat dalam mempercepat terwujudnya pembangunan infrastruktur PUPR untuk rakyat. “Melalui proses konreg, program yang dihasilkan merupakan sinkronisasi top and bottom atau sinkronisasi pusat dan daerah. Dengan begitu, pusat dan daerah akan semakin fokus terhadap tugas dan fungsinya,” terangnya.

Basuki mencontohkan, saat pemerintah pusat membangun bendungan disambut pemerintah daerah dengan membangun daerah irigasinya, sehingga manfaat keberadaan bendungan akan menjadi benar-benar dirasakan masyarakat luas.

Di tempat sama, Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono mengatakan, strategi pengembangan infrastruktur PUPR 2020-2024 antara lain, memajukan sektor industri sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. “Kemudian, mendukung destinasi unggulan pariwisata, serta mewujudkan Indonesia menuju poros maritim dunia,” ungkap Hadi.

Selain itu, lanjutnya, pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani. “Ada juga pemantapan ketahanan air, pemerataan pembangunan wilayah dan pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi,” papar Hadi.

Hadi juga mengatakan, Kementerian PUPR dalam melakukan pengembangan infrastruktur saat ini menggunakan pendekatan yang berbasis kewilayahan atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Ia menyebutkan, seluruh wilayah di Indonesia telah dikelompokan ke dalam 35 WPS.

Dalam WPS itu terdapat kawasan tematik yang didukung pengembangnya, seperti Kawasan Industri, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) dan lainnya.

Ia mencontohkan, untuk kawasan industri yang didukung untuk berkembang, seperti Kuala Tanjung, Tanggamus, Dumai, Tanjung Buton serta Batu Licin. Kemudian, untuk KEK ada Arun, Sei Mangkei, Tanjung Api-Api dan Tanjung Kelayang.

“Pendekatan WPS diharapkan dapat mendorong pengembangan infrastruktur PUPR yang terpadu, komprehensif, cepat mengatasi kesenjangan infrastruktur di kawasawan Barat dan Timur serta pembangunan berjalan sesuai daya dukung dan daya tampung,” ungkap Hadi

Lebih lanjut, Hadi menjelaskan, isu strategis pengembangan wilayah 2020-2024 di Sumatera, yakni penyelesaian pembangunan Asian Highway Network, mengurangi disparitas wilayah barat dan timur Pulau Sumatera. “Ada juga peningkatan layanan infrastruktur PUPR di daerah, dukungan terhadap kedaulatan pangan, ketahanan air, dan energi,” terangnya.

Selain itu, lanjutnya, ada juga penyelesaian proyek strategis nasional, merespon trend urbanisasi serta pengurangan resiko atau mitigasi bencana di Pulau Sumatera.

"Pelaksanaan konreg tahun ini disamping ada meeting program, juga mulai melakukan terobosan baru dengan memanfaatkan teknologi informasi yaitu dengan konreg jarak jauh melalui media video conference. Untuk di Sumatera Konreg jarak jauh akan dilakukan untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada 14-15/3/2019 yang akan datang,” paparnya.

Konreg untuk seluruh provinsi di Indonesia dilaksanakan di empat kota, yaitu Kota Mataram untuk wilayah provinsi Kalimantan dan Nusa Tenggara, Kota Makassar untuk wilayah provinsi Sulawesi, Maluku dan Papua. Kemudian, konreg ketiga di Kota Banda Aceh wilayah provinsi Sumatera dan Kota Bogor untuk wilayah provinsi Jawa dan Bali.

Adapun peserta konreg adalah perwakilan pemerintah provinsi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas bidang PUPR, Balai Unit Organisasi (Unor) Kementerian PUPR, serta perwakilan Unor di Kementerian PUPR. (tim/infoBPIW)