Slide 1

Berita PUPR > Kementerian PUPR Terima Kunjungan Komite II DPD RI


Rabu, 21 November 2018, Dilihat 77 kali

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerima kunjungan Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI)  dalam rangka menyampaikan aspirasi yang diperoleh dari masyarakat pasca kunjungan kerja di setiap daerah-daerah. Dalam kunjungan ini, Kementerian PUPR dan Komite II DPD RI memfokuskan pembahasan pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dalam mendukung ketahanan air dan pangan salah satunya pada bidang Sumber Daya Air (SDA).

Pembangunan infrastruktur terus didorong secara merata di seluruh pelosok tanah air, sehingga menjadi prioritas utama menuju kemajuan bangsa Indonesia di masa depan. Kementerian PUPR terus mendorong pelaksanaan pembangunan infrastruktur sekaligus menghindari terjadinya hambatan di dalam setiap pelaksaksanaan pembangunan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian PUPR telah membangun banyak infrastruktur sumber daya air seperti bendungan di berbagai daerah dan selanjutnya akan diikuti dengan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi. “Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menunjang produktivitas sentra-sentra pertanian yang ada di tiap daerah di seluruh Indonesia,” kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian PUPR sudah berupaya keras untuk terus melakukan perbaikan dalam setiap pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Namun di dalam setiap pelaksanaan tersebut sering kali dijumpai hambatan yang menyebabkan pelaksanaan pembangunan tersebut menjadi terhambat,” kata Anita pada saat menerima kunjungan Komite II DPD RI di Kementerian PUPR, Rabu (21/11/18).

“Seperti halnya hambatan dalam pembebasan lahan di sekitar proyek pembangunan infrastruktur di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air. Tahun 2018, Kementerian PUPR telah bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk bertindak sekaligus bertanggung jawab terhadap penyiapan pembebasan lahan,” kata Anita.

Anita menambahkan terkait kesiapan dalam masalah pembebasan lahan, Kementerian PUPR akan membentuk Direktorat Jenderal baru yang mengelola masalah pembiayaan infrastruktur yang akan di kolaborasikan dengan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

“Diharapkan dengan terbentuknya Ditjen baru tersebut, nantinya akan memberikan manfaat dalam meningkatkan kecepatan pembangunan infrastruktur yang lebih lebih cepat, tepat, juga lebih aman dalam pengerjaan,” katanya.

Sementara, Ketua Komite II DPD RI, Muhammad Aji Mirza Wardana DPD Provinsi Kalimantan Timur mengatakan kedatangan Komite II DPD RI dalam rangka menjembatani aspirasi masyarakat di setiap daerah khususnya dalam pemerataan pembangunan infrastruktur di bidang SDA. “Sehingga program kerja setiap pelaksanaan pembangunan yang sudah dilakukan pemerintah dapat terlaksana dan memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat,” kata Aji.

Melalui Ditjen SDA Kementerian PUPR, periode 2015-2019 di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah dilakukan pembangunan 65 bendungan dibangun oleh Kementerian PUPR yang merupakan pembangunan 49 bendungan baru serta pembangunan 16 bendungan lanjutan pada periode kabinet sebelumnya. Selanjutnya, telah dilakukan penyelesaian pembangunan sebanyak 949 embung dari target 1.088 embung hingga tahun 2019 yang tersebar di seluruh Indonesia.

Kemudian dilakukan pembangunan layanan irigasi sebanyak 1 juta hektar dan rehabilitasi layanan irigasi sebanyak 3 juta hektar. Untuk layanan air baku direncanakan memiliki kapasitas 67,52 m3/detik dari target yang harus tercapai pada tahun 2019 yaitu 118,96 m3/detik. Pembangunan infrastruktur SDA lainnya yaitu dilakukan pembangunan pengendali daya rusak yaitu pembangunan pengendali banjir sebanyak 3.090 Km yang meliputi perkuatan tebing, normalisasi sungai, pembuatan tanggul banjir, pembuatan kanal banjir, serta pembuatan draiinase utama perkotaan.

Selanjutnya, dilakukan pembangunan 306 buah pengendali sedimen penahan aliran lahar yang meliputi bangunan sabo dam dan check dam digunakan untuk membawa batu-batuan dan pasir sehingga mengurangi kecepatan alirannya yang berdampak berkurangnya risiko bencana di hilir sungai. Selain itu juga dibangun tanggul pengaman pantai sepanjang 530 Km dalam mencegah banjir rob yang terjadi pada daerah pinggir pantai meliputi bangunan tanggul laut (Sea Wall), dan pemecah gelombang (Break Water). (Dms)



‚Äč