Slide 1

Berita Sekretariat Jenderal > Biro Keuangan Selenggarakan Sosialisasi Persiapan Implementasi e-SPM


Selasa, 22 Mei 2018, Dilihat 1438 kali

Jakarta--Biro Keuangan menyelenggarakan Sosialisasi Persiapan Implementasi e-SPM (PMK 177/PMK.05/2017 Tentang Pelaksanaan Piloting Penerapan Tanda Tangan Elektronik dan Penyampaian Dokumen Elektronik Melalui Aplikasi Surat Perintah Membayar Elektronik). Acara dibuka oleh Kepala Biro Keuangan Praptomo Widodo, di Ruang Rapat Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Gedung Menteri Lt.3, Jum'at, 11 Mei 2018.

Tujuannya mempersiapkan PPSPM dalam mengimplementasikan e-SPM. Sosialisasi dihadiri oleh 50 peserta terdiri Para PPSPM setditjen/setitjen/setbadan/ dan PPSPM satker Biro/Pusat setjen dilingkungan Kementerian PUPR. 

Dalam Sambutannya Kepala Biro Keuangan menyatakan bahwa implementasi e-SPM akan dilaksanakan paling lambat bulan Juli 2018 dan penggunanya adalah satuan kerja yang belum menggunakan aplikasi SAKTI. Implementasi e-SPM bertujuan untuk mengurangi penggunaan kertas (paperless) karena SPM cukup dikirimkan secara online dengan aplikasi e-SPM. Untuk pengamanan e-SPM dari pemalsuan atau penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sebagai Narasumber Rahadian Zahri Irwansyah dari Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Kementerian Keuangan sosialisasi dilaksanakan dengan difasilitasi moderator Indra Pramukti Sigit yang merupakan Kabag Pembinaan dan Informasi Pengelolaan Keuangan. Pada acara sosialisasi tersebut Narasumber menjelaskan tentang tahap implementasi e-SPM yang meliputi deskripsi dan prinsip aplikasi e-SPM, siapa saja pengguna aplikasi e-SPM, fitur dalam aplikasi e-SPM, penggunaan Digital Signature dalam aplikasi e-SPM, aplikasi-aplikasi yang mendukung aplikasi e-SPM, serta alur kerja aplikasi e-SPM.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan kedua Yaitu Materi Langkah-langkah Strategis dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran TA 2018 oleh Kepala Biro Keuangan. Dan materi ke tiga berupa materi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban APBN Sebelum Barang/Jasa Diterima. Terkait dengan PMK 145/PMK.05/2017 terdapat hal baru baik dalam proses pembayaran pengadaan barang/jasa dan proses penyelesaian klaim surat jaminan.

Dalam paparannya dijelaskan latar belakang terbitnya peraturan yang mengatur pembayaran atas beban APBN sebelum barang/jasa diterima,jenis-jenis kegiatan yang dapat dibayarkan, bentuk-bentuk jaminan dan penggunaannya atas pembayaran sebelum barang/jasa diterima, penatausahaan dan klaim jaminan, tata cara klaim dan tanggung jawab penyedia barang/jasa yang bukan kesalahan penjamin serta sanksi yang dikenakan. Kemudian narasumber melanjutkan secara singkat materi tambahan terkait pengelolaan rekening pemerintah.

Antusiasme peserta terlibat dengan banyaknya peserta yang mengajukan pertanyaan pada saat sesi tanya jawab. Pada sesi pertama, beberapa peserta menanyakan tentang hambatan pelaksanaan implementasi e-SPM dan menyambut baik adanya penyediaan komputer untuk satker melakukan upload di KPPN jika terdapat gangguan jaringan internet. Pada sesi kedua, muncul pertanyaan dari peserta tentang pertimbangan pemberian uang muka pada penyedia barang/jasa serta beberapa hal yang terkait pelaksanaan APBN. Keseluruhan pertanyaan yang diajukan peserta langsung ditanggapi dengan baik oleh para narasumber.

Dengan adanya kegiatan sosialisasi tersebut diharapkan satuan kerja bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik terutama terkait dengan pelaksanaan piloting e-SPM yang dijadwalkan pada bulan Juli 2018 serta lebih memahami ketentuan terkait tata cara pembayaran atas beban APBN sebelum barang/jasa diterima dan pengelolaan rekening pemerintah sehingga kerugian negara dapat dikurangi/dihilangkan.