Slide 1

Berita Ditjen Cipta Karya > Cipta Karya Siap Bangun Zona Integritas Kapasitas dan Kualitas SDM


Kamis, 17 Mei 2018, Dilihat 621 kali

Keberhasilan pembangunan zona integritas, sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing-masing individu yang mempunyai relevansi dalam peningkatan kapasitas dan kualitas integritas dari organisasi dimana individu tersebut berada dan melakukan kegiatannya. Hal tersebut diungkapkan oleh Dirjen Cipta Karya yang diwakili oleh Sesditjen Cipta Karya Rina Agustin Indriani dalam acara Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan Balai Teknik Penyehatan Lingkungan Permukiman, di Surabaya, Selasa (15/05/2018).
 

“Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” tutur Rina. 

Rina menjelaskan, dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan berbagai langkah reformasi birokrasi dengan capaian kinerja dan prestasi sebagai berikut, pertama, laporan keuangan Kementerian PUPR, yaitu Kementerian PUPR berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK atas audit Laporan Keuangan tahun 2016. Sementara itu, untuk WTP Tahun 2017 masih belum diterima hasil auditnya dari BPK. Kedua, akuntabilitas kinerja yaitu dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Kementerian PUPR memperoleh predikat penilaian "B+" dibandingkan tahun 2015 yang mendapat predikat "B".

Ketiga, penghargaan dari KemenPAN-RB, yaitu KemenPAN-RB menyelenggarakan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya Tingkat Nasional Tahun 2017. Acara ini sebagai bentuk penghargaan kepada pejabat pimpinan tinggi dan instansi yang telah melaksanakan sistem merit dengan berbagai komitmen dan konsistensi guna mewujudkan aparat sipil negara (ASN) yang profesional. Melalui Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memberikan penghargaan kepada Kementerian PUPR untuk kategori Inovasi Penguatan Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, dalam hal: Pengembangan Instrumen Uji Kompetensi Teknis.

Keempat, keterbukaan informasi publik, yaitu Kementerian PUPR meraih peringkat ke-enam dari 10 Badan Publik Pemerintahan terbaik dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan nilai Keterbukaan Informasi sebesar 85,31. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Istana Wapres tanggal 21 Desember 2017 di Jakarta.

Kementerian PUPR juga menjadi salah satu penerima penghargaan Kementerian Terpopuler di Media Tahun 2017 dari PR Indonesia pada acara Public Relation Indonesia Award (PRIA) tahun 2018 di Surabaya pada tanggal 29 Maret 2018. Penghargaan diberikan terhadap lembaga Pemerintah dan korporasi yang memiliki eksposur tinggi di media cetak sepanjang tahun 2017. Menindaklanjuti Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Informasi Berbasis Elektronik, maka Kementerian PUPR telah melakukan promosi jabatan secara terbuka, rekruitmen CPNS online secara terbuka, mekanisme pengaduan masyarakat, e-procurement, pengukuran kinerja individu, dan keterbukaan informasi publik.

Hingga saat ini, ada sejumlah layanan yang tercakup ke dalam sistem e-Government dengan 9 aplikasi, meliputi: e-Monitoring, e-BMN (Barang Milik Negara), e-Pesat (Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Terpadu), Jaringan Dokumen Informasi Hukum (JDIH), e-Kinerja, e-HRM (human resource government), e-TNDE (Tata Naskah Dinas Elektronik), informasi peta secara online dengan Portal Sigi PUPR, dan aplikasi keterbukaan publik dengan Info Publik. Perbaikan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik diharapkan dapat menciptakan administrasi pemerintahan yang terintegrasi dan transparan dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien. Hal tersebut juga sejalan dengan agenda prioritas Nawacita nomor 2, yakni membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 

 “Kepada seluruh aparatur Kementerian PUPR, terutama yang berada di lingkungan Balai Teknik Penyehatan Lingkungan Permukiman mulai dari aparatur pelaksana sampai dengan pimpinan agar secara bersama-sama membangun integritas individu dan integritas organisasi di lingkungan kerja masing-masing agar Kementerian PUPR dapat menjadi Kementerian yang bersih dan terbebas dari tindakan yang koruptif, kolutif dan nepotis,” tutup Rina. (rqh/ari)



​