Slide 1

Berita Ditjen Cipta Karya > Infrastruktur Permukiman Harus Didukung Akses Aman Air Minum dan Sanitasi Layak


Kamis, 05 April 2018, Dilihat 1943 kali

Mendukung amanah RPJMN 2015-2019, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah mencanangkan Gerakan 100-0-100. Sebuah gerakan menuju pemenuhan target 3 sektor yaitu 100% akses aman air minum, pengurangan kawasan kumuh menjadi 0%, dan 100% akses sanitasi layak pada tahun 2019. Gerakan ini diarahkan untuk mendukung visi Direktorat Jenderal Cipta Karya yaitu terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Infrastruktur yang menentukan suatu permukiman disebut layak huni adalah ketersediaan dan kondisi akses aman air minum dan sanitasi layak.

Hal tersebut diungkapkan oleh Dirjen Cipta Karya yang diwakili Sesditjen Cipta Karya Rina Agustin Indriani dalam acara Sosialisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Air Minum dan Sanitasi TA 2019 di Jakarta, Rabu (04/04/2018).

“Terkait dengan target yang harus dicapai, ke depan kita juga dihadapkan pada target Sustainable Development Goals (SDG’s) terutama poin ke-6 yaitu menjamin ketersediaan dan keberlanjutan pengelolaan untuk air minum dan sanitasi bagi semua. Isu global terkait adanya target SDG’s ini antara lain meningkatnya kebutuhan akan permukiman layak dengan akses pelayanan dasar yang memadai, terbatasnya penyediaan ruang publik yang dapat diakses oleh semua warga kota, dan belum meratanya kepedulian stakeholder pada pembangunan permukiman yang layak bagi semua, aman, dan berkelanjutan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, permukiman layak dan akses pelayanan dasar ini sangat terkait dengan akses aman air minum dan sanitasi layak,” tutur Rina. 

Rina mengungkapkan, tantangan besar dalam mencapai 100% akses aman air minum dan sanitasi layak adalah terkait besarnya kebutuhan pendanaan. Kebutuhan pendanaan tahun 2015-2019 untuk mencapai akses universal air minum adalah sekitar Rp. 253,8 triliun, dan untuk mencapai 100% akses sanitasi layak adalah sebesar Rp. 273,7 triliun. Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan sebesar itu, diperlukan berbagai sumber pendanaan, yaitu APBN, APBD, DAK, badan usaha melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), perbankan, CSR, dan masyarakat.

Lanjut Rina, DAK merupakan salah satu pendanaan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dengan mekanisme DAK ini diharapkan terjadi percepatan pelaksanaan pembangunan, peningkatan perekonomian daerah, serta mendukung kesejahteraan masyarakat. DAK diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya percepatan pencapaian target 100% akses aman air minum dan sanitasi layak.

“Penyelenggaraan DAK harus mendukung agenda prioritas nasional yaitu pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui DAK reguler, mendukung kegiatan strategis yang merupakan program prioritas nasional, di antaranya untuk mendukung penanganan kawasan kumuh melalui DAK penugasan. Serta pemenuhan tugas dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan SPM di daerah afirmasi, di antaranya penanganan daerah stunting melalui DAK afirmasi. Sementara penyelenggaraan DAK air minum dan DAK sanitasi ini hendaknya dilakukan melalui keterpaduan dalam rangka penyediaan permukiman yang layak bagi masyarakat. Pelaksanaan DAK juga harus merupakan bagian dari keterpaduan berbagai sumber pendanaan, sehingga manfaat infrastruktur yang dihasilkan untuk lokus tertentu dapat dirasakan secara signifikan,” ungkap Rina.

Rina menambahkan, dengan tren alokasi pendanaan DAK untuk sektor air minum dan sanitasi yang terus meningkat, diharapkan DAK TA 2019 ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pengembangan sistem penyediaan air minum, air limbah, dan persampahan di kawasan perkotaan dan perdesaan, baik untuk perluasan sistem, pembangunan baru, maupun peningkatan kapasitas sistem yang telah terbangun, dengan menerapkan prinsip tepat sasaran (prioritas kelompok masyarakat yang paling membutuhkan), tepat manfaat (lingkup kegiatan yang dipilih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kriteria teknis), tepat waktu (dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan administrasi pelaksanaan anggaran), serta tepat mutu (kualitas yang baik dari infrastruktur terbangun).

“Melalui acara sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan penjelasan secara rinci bagi kabupaten/kota mengenai kegiatan yang dapat diusulkan, kriteria teknis, dan readiness criteria yang perlu dipenuhi pada tahap pengusulan. Sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam proses input usulan kegiatan, mengingat konsekuensi salah input dalam tahap pengusulan dapat berakibat tidak dapat direkomendasikannya usulan kegiatan tersebut,” tutup Rina. (ari)