Slide 1

Berita PUPR > Cipta Karya Gelar Rekonsiliasi Nasional Rumah Negara Golongan III


Jumat, 23 Maret 2018, Dilihat 1461 kali

Jakarta - Dalam rangka Peningkatan pemahaman, kapabilitas dan kapasitas aparat dinas terkait yang akan melaksanakan urusan Rumah Negara Golongan III, Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Direktorat Bina Penataan Bangunan menggelar Rekonsiliasi Nasional Rumah Negara Golongan III, Selasa (20/03/2018) di Jakarta.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Direktorat Bina Penataan Bangunan dalam melaksanakan penatausahaan Rumah Negara Golongan III antara lain laporan piutang Rumah Negara Golongan III yang belum tertib, laporan jumlah Rumah Negara Golongan III,   kendala dalam pencatatan aset Rumah Negara Golongan III, adanya penghuni rumah negara yang melewati batas waktu atau lebih dari 20 tahun dalam Surat Perjanjian Sewa Beli, pembayaran angsuran sewa beli bahkan diantaranya telah lunas namun tidak memiliki Surat Perjanjian Sewa Beli, dan terbatasnya tenaga/personil dalam kepengurusan Rumah Negara Golongan III.

“Upaya terpadu dan koordinasi yang intens dengan berbagai pihak yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian/Lembaga asal pengguna aset rumah negara, Direktorat Jenderal Cipta Karya, dinas teknis provinsi, serta Satker PBL Provinsi dan tentunya dengan para penghuni rumah negara tersebut perlu dilakukan sebagai upaya dalam mengatasi berbagai permasalahan tersebut,” ujar Direktur Jenderal Cipta Karya Sri Hartoyo saat membuka acara Rekonsiliasi Nasional Rumah Negara Golongan III tersebut.

"Tim Pengelolaan Rumah Negara seharusnya sudah terbentuk di setiap provinsi jika merujuk pada Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Gubernur diseluruh Indonesia, Nomor HK.02.04-Mn/54 tanggal 19 Januari 2017 tentang Pengelolaan Rumah Negara Golongan III di seluruh provinsi di Indonesia. Hal ini merupakan tindak lanjut dari amanat Permen PU Nomor. 22/2008 Pasal 16 ayat (4) yang menyatakan bahwa, Direktur Jenderal Cipta Karya dalam pelaksanaan tugas pembantuan menunjuk seluruh Kepala Dinas Pekerjaan Umum/ Dinas Teknis Provinsi yang membidangi rumah negara untuk melakukan pengalihan hak Rumah Negara Golongan III untuk rumah yang berada dalam lingkungan wewenangnya dengan ketentuan bahwa setiap pengalihan hak yang dilakukan harus terlebih dahulu memperoleh pertimbangan Direktur Bina Penataan Bangunan,” tutur Sri Hartoyo.

Sri Hartoyo berharap agar dinas teknis provinsi tidak ragu-ragu lagi dalam melaksanakan tugas pembantuan pengelolaan Rumah Negara Golongan III ini dan selalu berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya terutama dalam menyempurnakan laporan PNBP, sehingga penatusahaan Rumah Negara Golongan III bisa makin tertib, efesien dan akuntabel. 

Pada kesempatan tersebut, Sri Hartoyo menyampaikan bahwa telah ada kesepakatan bersama antara Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan Tim Saber Pungli yang diketahui oleh Menteri PUPR dengan pernyataan sebagai berikut, pelayanan Rumah Negara GolonganIII yang terdiri dari proses alih status golongan, surat izin penghunian, pengalihan hak, perjanjian sewa beli dan pelepasan hak paling lama 80 hari kerja, tidak termasuk proses di Kementerian Keuangan”. Seluruhnya dilaksanakan secara efektif, efesien, tanpa biaya dan bebas pungli.

“Dengan adanya pernyataan tersebut, kita harus memberikan pelayanan yang sungguh-sungguh dalam pengurusan Rumah Negara Golongan III ini, tanpa dipungut biaya apapun dan bebas dari pungli, Hal ini akan kita sepakati dalam bentuk maklumat bersama atau pakta integritas yang akan kita tandatangani bersama hari ini oleh para pengelola Rumah Negara Golongan III yang terdiri dari unsur Dinas PU Provinsi dan Satker PBL Provinsi seluruh Indonesia,” tutup Sri Hartoyo.(*AK/rentek/ari)