Slide 1

Berita PUPR > Menteri Basuki Ajak Masyarakat Jasa Konstruksi Lebih Disiplin Terapkan SOP


Kamis, 22 Maret 2018, Dilihat 1368 kali

Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan hasil evaluasi Komite Keselamatan Konstruksi (Komite K2) menyatakan dua penyebab utama terjadinya kecelakaan kerja konstruksi adalah tidak kedisiplinan pekerja menjalankan standar operasi prosedur (SOP) termasuk tidak adanya konsultan pengawas pada beberapa kejadian kecelakaan kerja. Faktor kedua yakni tingkat safety factor dalam penggunaan peralatan yang rendah yang mengakibatkan kecelakaan kerja seperti jatuhnya balok beton (girder) maupun alat angkat balok beton (crane).      

“Kedepan kami terus berupaya untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat jasa konstruksi dalam melaksanakan ketentuan keamanan dan keselamatan konstruksi,” jelas Menteri Basuki pada Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, di Gedung MPR/DPR, Jakarta (22/3).  

Raker yang dipimpin Ketua Komisi V DPR-RI Fary Djemi Francis tersebut merupakan tindak lanjut dari 13 kecelakan konstruksi yang terjadi mulai Agustus 2017 hingga Maret 2018. Selain itu juga dibahas dua kejadian kecelakaan pasca konstruksi yaitu ambruknya selasar Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) dan longsornya turap Underpass Jalan Perimeter Selatan Bandara Soekarno Hatta pada awal tahun 2018. 

Menteri Basuki juga menegaskan tidak ada pengurangan spesifikasi konstruksi, seperti dalam pembangunan Jalan Tol Bekasi Cawang Kampung Melayu (Becakayu) yang mengalami kejadian ambruknya bekisting pier head (cetakan kepala tiang) bukan merupakan bagian dari bangunan konstruksi utama. 

Kementerian PUPR selaku pembina jasa konstruksi nasional berkomitmen tinggi atas Keamanan dan Keselamatan Konstruksi sesuai yang telah diatur dalam UU No.2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. 

Komitmen tinggi atas Keamanan dan Keselamatan Konstruksi telah ditunjukan salah satunya dengan adanya Surat Edaran Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tanggal 3 Desember 2015 tentang Biaya Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.  

Pada 24 Januari 2018 juga telah dibentuk Komite Keselamatan Konstruksi (Komite K2) yang diketuai oleh Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin dan beranggotakan para ahli. Dilanjutkan dengan pencanangan Gerakan Nasional Keselamatan Konstruksi (GNKK) dan pernyataan komitmen Badan Usaha Jalan Tol untuk melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 

Dihadapan anggota Komisi V DPR RI, Menteri Basuki menyampaikan isi rekomendasi hasil evaluasi Komite K2 yang telah telah dikirimkan kepada Menteri BUMN Rini Soemarno selaku pemilik pekerjaan yang mengalami kecelakaan kerja. Isi rekomendasi tersebut memuat beberapa hal penting sebagai berikut : 1) BUMN Karya bidang konstruksi untuk melakukan peningkatan manajemen terhadap proses-prose yang terkait dengan SOP (Standar Operating Procedure), standarisasi, kalibrasi, sertifikasi alat dan operator serta masa layanan peralatan. 

2) Keberadaan dan persetujuan 3 (tiga) pihak (Pemilik, Pelaksana, dan in Konsultan Pengawas) dalam pelaksanaan pekerjaan terutama yang memiliki potensi risiko tinggi termasuk pada shift pekerjaan  tambahan. 3) Proses pemilihan dan pembinaan sub kontraktor agar memenuhi kriteria teknis yang dipersyaratkan. 4) Pemenuhan tenaga dan kualifikasi konsultan pengawas yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan proyek infrastruktur. Selanjutnya agar dipastikan bahwa hasil evaluasi Komite K2 dilaksanakan. 

Kemudian memberikan rekomendasi kepada Menteri BUMN sebagai pemilik pekerjaan untuk memberikan sanksi kepada kontraktor yang proyeknya mengalami kecelakaan konstruksi sesuai derajat kesalahannya. 

Deputi Infrastruktur dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN Ahmad Bambang mengatakan Kementerian BUMN telah melaksanakan rekomendasi dari Menteri PUPR, diantaranya PT. Hutama Karya telah mengganti Kepala Proyek yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan proyek DoubleDouble Track (DDT) Manggarai-Jatinegara. PT Waskita Karya akan melakukan perombakan direksi dan seluruh manajemen pelaksana di lapangan maupun di perencanaan untuk memperbaiki tingkat keamanan konstruksi.

Selain itu di PT Waskita Karya akan ada penambahan direksi yang akan bertanggungjawab penuh terhadap quality, health, safety & environment (QHSE), untuk menjamin kualitas dan keamanan sesuai standar serta aturan-aturan yang sudah ditetapkan.Kemudian untuk perusahaan konsultan PT. Virama Karya juga telah mengganti Kepala Divisi yang proyeknya mengalami kecelakaan konstruksi.

Turut hadir dalam rapat tersebut, Deputi Infrastruktur dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN Ahmad Bambang, Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulfikri, Sekjen Kementerian PUPR Anita Firmanti, Inspektur Jenderal Rildo Ananda Anwar, Dirjen Bina Konstruksi yang juga Ketua KKK Syarif Burhanuddin, Dirjen Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto, Dirjen Sumber Daya Air Imam Santoso, Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo, Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi AH, dan Dirjen Pembiayaan Perumahan Lana Winayanti, Kepala Balitbang Danis H. Sumadilaga, Kepala BPJT Herry TZ dan sejumlah Dirut BUMN Karya. (Jay)