Slide 1

Berita BPIW > 2019, Proyek Infrastruktur Prioritas di Kalimantan dan Nusa Tenggara Ditargetkan Rampung


Kamis, 01 Maret 2018, Dilihat 17 kali

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bertekad pada tahun 2019 dapat menyelesaikan seluruh proyek infrastruktur prioritas di provinsi wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara. Pasalnya, tahun 2019 merupakan periode akhir dari lima tahun pemerintahan, sehingga tahun 2019 ditetapkan sebagai tahun penyelesaian.

Demikian ditegaskan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Anita Firmanti mewakili Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono dalam pembukaan Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) untuk provinsi wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu malam (28/2). Pra Konreg untuk provinsi wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara tersebut dilaksanakan mulai (28/2) hingga (2/3).

Anita mengungkapkan, proyek infrastruktur prioritas di wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara antara lain, untuk sektor Sumber Daya Air (SDA) pembangunan Bendungan Mbay di Nusa Tenggara Timur (NTT) dimulai 2018 serta Bendungan Meninting di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Bendungan Kolhua di NTT dimulai 2019. 

“Untuk yang ditargetkan selesai 2018 adalah Bendungan Rotiklot di NTT, Bendungan Bintang Bano di NTB, Bendungan Marangkayu di Kaltim, Bendungan Mila di NTB. Kemudian, pembangunan yang selesai tahun 2019 adalah Bendungan Tapin di Kalsel,” terangnya.

Selain itu, untuk pembangunan Daerah Irigasi (DI) dan air baku yang diharapkan selasai paling lambat tahun 2019 adalah DI Pitap di Kalimantan Selatan (Kalsel), DI Batang Alay di Kalsel, Air Baku Kab. Sambas di Kalimantan Barat (Kalbar) serta Pipa Transmisi Air Baku SPAM Regional Banjarbakula.

“Kemudian proyek Pengendali Banjir Sungai Motamassi di Kab. Belu, NTT dan Pengendali Banjir Sungai Malibaka di Kab. Belu, NTT juga ditargetkan selesai 2019,” terangnya.

Di sisi lain, Anita menjelaskan, untuk sektor Bina Marga proyek-proyek yang ditargetkan selesai 2019, antara lain, Jalan Tol Balikpapan-Samarinda di Kaltim, Jembatan Ruas Temajuk – Badau di Kalbar, Jembatan Tumbang Samba di Kalteng, Jembatan Ruas perbatasan di Kaltara, Jembatan Pulau Balang II di Kaltim.

“Termasuk Jembatan Samota II di NTB, Jembatan Petuk I di NTT, Jalan Bts. Serawak-Entikong-Balai Karangan-Kembayan di Kalbar, Jalan Bts. Kec. Sekayan/Entikong–Rasau di Kalbar, Jalan Akses Pelabuhan Trisakti  di Kalsel, Jalan Long Boh–Metulang Long Nawang di Kaltara,” terangnya.

Terkait pembangunan jalan perbatasan, yakni Jalan Trans Perbatasan Kalimantan pada tahun 2019 ditargetkan selesai 1.920 KM serta perbatasan NTT tahun 2018 ditargetkan selesai 176,2 km.

Adapun sektor Cipta Karya, lanjut Anita, seperti dukungan untuk pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Mandalika dan KSPN Labuan Bajo. “Kemudian, untuk sektor perumahan, ada pembangunan rumah susun, rumah khusus untuk dokter/tenaga kesehatan di daerah terpencil, serta rumah khusus di kawasan perbatasan,” jelasnya.

Dengan begitu, Anita berharap, perencanaan program tahun 2019 yang dirumuskan dalam Pra Konreg dapat benar-benar melahirkan program yang efektif dan efisien sesuai kebutuhan.

Di tempat yang sama, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor dalam sambutannya menyampaikan, rasa apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada jajaran Kementerian PUPR yang telah menggelar Pra Konreg di Kota Banjarmasin.

Menurutnya, pelaksanaan Pra Konreg di Banjarmasin pasti akan memiliki pengaruh positif terhadap  pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Kalsel. “Adapun saat ini hal yang sedang ditunggu-tunggu masyarakat Kalsel adalah pembangunan jalan tol. Kita ingin ada jalan tol di Kalsel,” harap Sahbiri. 

Di tempat yang sama, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Lana Winayanti  mengatakan, diselenggarakannya Pra Konreg 2018 untuk menyusun program pembangunan tahun anggaran 2019. “Prosesnya program-program usulan, akan dibahas seluruh stakeholder untuk menjadi program pembangunan pada tahun anggaran 2019,” terang Lana.

Ia berharap, penyusunan program 2019 ini dapat dilakukan secara sinergi oleh seluruh stakeholder dari pusat maupun daerah. “Adapun peserta Pra Konreg ini, seluruh pejabat perencana di lingkungan Kementerian PUPR, Kepala Balai di Kalimantan-Nusa Tenggara, Bappeda  dan dinas Pekerjaan Umum seluruh provinsi di Kalimantan-Nusa Tenggara,” ungkap Lana.

Seperti diketahui, sebelumnya BPIW telah menggelar Pra Konreg untuk provinsi wilayah Jawa-Bali di Semarang, Jawa Tengah (Jateng) pada (12-14/2) serta Pra Konreg untuk provinsi wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua di Kendari, Sulawesi Tenggara pada (21-23). Adapun Pra Konreg untuk provinsi wilayah Sumatera akan dilaksanakan di Jambi pada 7-9 Maret mendatang.(ris/hen/ind/infoBPIW)