Slide 1

Berita Inspektorat Jenderal > Focus Group Discussion Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKP di Bali


Rabu, 14 Desember 2016, Dilihat 1445 kali

Denpasar, Rabu 14 Desember 2016 pukul 09.00 WIT Inspektorat Jenderal menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka percepatan penyelesaian Tindak Lanjut hasil Pengawasan BPKP. Hadir dalam acara ini Bapak Inspektur Jenderal (Rildo Ananda Anwar), Ibu Sekretaris Itjen (Ibu Netty Malemna), Sekretaris Ditjen Bina Marga (Bapak Bambang Sudiatmo), BPKP Pusat dan Para Satker/PPK di lingkungan Ditjen SDA, BM dan CK Provinsi Sulsel, Sulbar, Sulut, Sultra, Sulteng, Gorontalo, Bali, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Dalam kesempatan ini Bapak Inspektur Jenderal menyampaikan sambutannya mengenai tujuan dan perlunya pelaksanaan FGD ini yaitu guna menindaklanjuti temuan-temuan BPKP agar segera diselesaikan dan di klarifikasi dengan sebaik-baiknya. Beliau menyampaikan bahwa menumpuknya sisa temuan yang belum diselesaikan penyebabnya salah satunya adalah karena masih terlalu santai para pengelola tindak lanjut di masing-masing unit kerja (satminkal). Oleh karena itu Bapak Irjen meminta agar para Satker dan PPK lebih serius lagi menangani sisa temuan yang masih ada, hal ini dapat menghindari aparat hukum (Kejaksaaan dan Kepolisian) masuk ke dalam penyelidikan khususnya temuan yang bersifat kerugian negara. Mengenai masalah Aset BMN di lingkungan Kementerian PUPR beliau mengatakan bahwa pengelolaan harus satu pintu yaitu di Sekjen Kementerian PUPR agar dapat lebih teratur secara baik.

Sedangkan arahan dari BPKP, secara umum Temuan yang tersisa sampai saat ini masih cukup besar besar nilainya sejak 1997 s.d 2016, adapun kendala dari BPKP sendiri adalah tidak memiliki updating mengenai progres kondisi di satker-satker dilingkungan PUPR yang menjadi auditi BPKP, sehingga informasi terkait kondisi terkini dari penyelesaian tindak lanjut tidak diterima. Temuan harus diselesaikan baik yang bersifat administratif maupun kerugian negara. Oleh karena itu ada mekanisme penyelesaian dari BPKP yang dapat membantu agar tindak lanjut dapat segera dilakukan yaitu dengan TPTD (temuan yang tidak dapat ditindak lanjuti).

Pada prinsipnya BPKP berperan sebagai Check and Balance melalui saran atau aksis konsultasi dalam penyelesaian temuan dan tanggung jawab auditor adalah bagaimana temuan bisa di tindak lanjuti.