UPAYA PERBAIKAN SPAM IKK TA 2008
UPAYA PERBAIKAN SPAM IKK TA 2008
Program Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) perlu ditingkatkan baik ketepatan waktu dan mutu. Hal tersebut dikarenakan dari evaluasi program SPAM IKK TA 2007 ada beberapa hal yang perlu dibenahi yakni persiapan desain, lahan, dana, dan standar teknis pembangunan. Demikian disampaikan Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono dalam rapat pelaksanaan SPAM IKK TA 2008, Senin (30/6), di Jakarta.
Peluncuran SPAM IKK TA 2008 sebagai kelanjutan dari program sebelumnya menitikberatkan pada peningkatan pemberdayaan masyarakat perdesaan dan peningkatan kapasitas daerah dalam mengelola pembangunan perdesaan (khususnya air minum) sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu, SPAM IKK merupakan upaya pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan Millenium Development Goals (MDGs) dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan pengentasan kemiskinan.
Adapun program pembangunan SPAM dititikberatkan pada IKK rawan air yang memiliki tingkat pelayanan SPAM rendah. Untuk itu diperlukan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan peran pihak terkait termasuk pemerintah daerah sebagai upaya menanggulangi permasalahan di kecamatan dan upaya keberlanjutan program.
Pembangunan SPAM IKK harus memenuhi syarat yaitu tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, serta mampu memenuhi ketentuan administrasi. Jika tidak tepat waktu, maka akan diterapkan ketentuan dalam kontrak. Jika tidak tepat mutu, maka rekanan harus bersedia untuk tidak diikutkan dalam tender mendatang.
Adapun upaya perbaikan SPAM IKK Tahun 2008 dari segi kualitas persiapan yakni Organisasi Project Management Unit (PMU) dan Satker, kesiapan lahan dansharing pendanaan pemda yang harus diefektifkan. Standar teknis dan kelengkapan peralatan harus dipenuhi. Selain itu, harus dilaksanakan sistem pengawasan yang didesentralisasikan ke SNVT Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pengawasan dan pelaporan.
Sementara itu, kendala di program IKK seharusnya tidak ada karena tidak memerlukan banyak lahan. Namun, dalam pelaksanaanya kurang disiplin dan kurang berkoordinasi dengan pemda. (ind)
Pusat Komunikasi Publik
300608
Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR
Facebook: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Twitter: @kemenpu
Instagram: kemenpupr
Youtube: kemenpu
#SigapMembangunNegeri