“Untuk mencapai target akses universal air minum di tahun 2019, setidaknya dibutuhkan dana sebesar Rp. 253,8 triliun,” tutur Sundoro. Lanjut Sundoro, selain banyaknya penyelenggara SPAM yang kinerjanya kurang sehat dan sakit, tantangan lain yang sangat berat adalah soal pendanaan. Seminar ini diselenggarakan oleh Kelompok Keahlian Rekayasa Air dan Limbah Cair, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung (KK RALC-FTSL ITB). Peserta seminar antara lain mahasiswa Program Studi Teknik Lingkungan dari berbagai perguruan tinggi, dan stakeholder terkait yaitu IUWASH, World Bank, Puskim Kementerian PUPR, praktisi, Perpamsi, dan organisasi non pemerintah (NGO). 

Sundoro menjelaskan, pencanangan target akses universal air minum Ditjen Cipta Karya telah menghitung kebutuhan dana dalam kurun waktu 2015-2019 yang mencapai Rp. 253,8 triliun, dengan alokasi sebesar Rp. 52 triliun (20%) menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat melalui APBN. Sedangkan sebanyak Rp. 201,8 triliun bersumber dari dana non APBN, di antaranya dari dana Pemerintah Daerah (APBD dan DAK), dana internal PDAM, pinjaman Perbankan, CSR, pinjaman Pemerintah Kabupaten/Kota, B to B, dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). 

Namun menurut Sundoro, rencana pendanaan tersebut realisasinya tidak sesuai target. Bukan hanya realisasi dari APBN, bahkan komitmen dari Pemerintah Daerah pun sangat minim. “Komitmen Pemda untuk pendanaan air minum hanya sebesar 0,04% dari total APBD, atau Rp. 10 triliun selama lima tahun terakhir, sementara untuk mencapai 100% akses aman air minum di tahun 2019 dibutuhkan dana dari APBD sebesar Rp. 120 triliun atau sekitar  47%,” kata Sundoro. 

Persoalan lain yang akan menjadi tantangan berat bagi Kementerian PUPR untuk mencapai target akses universal air minum di akhir tahun 2019 adalah pengadaan tenaga ahli di bidang air minum yang cukup banyak. Berdasarkan perhitungan program peningkatan kompetensi SDM 2015-2019, sejalan dengan target penambahan 10 juta Sambungan Rumah hingga akhir tahun 2019 dengan gap sebesar 29%, kebutuhan SDM air minum adalah sebanyak 114 ribu pegawai yang terdiri dari pegawai baru sebanyak 60 ribu orang dan tenaga eksisting sebanyak 54 ribu orang. 

“Pekerjaan besar lain yang harus diselesaikan adalah melakukan pembinaan terhadap PDAM mengenai pemenuhan tarif air minum full cost recovery, penyehatan PDAM dan kelembagaan non PDAM, air tak berekening, dan penyerapan idle capacity, selain tentu saja keterbatasan air baku yang tidak merata di seluruh daerah di Indonesia,” kata Sundoro. 

Menurutnya, untuk mengatasi keterbatasan air baku, maka Ditjen Cipta Karya sejak lima tahun lalu telah merencanakan pembangunan SPAM Regional yang meliputi beberapa kabupaten/kota dalam satu provinsi. Pembangunan SPAM Regional memiliki banyak manfaat, di antaranya adalah efisiensi pembiayaan investasi dan operasional, peningkatan kinerja operator, dan peningkatan skala ekonomi, sehingga menambah daya tarik masuknya sumber pembiayaan dari luar. 

Sudah sebanyak 10 SPAM Regional dibangun oleh Kementerian PUPR, yaitu SPAM Regional Pekan Kampar di Provinsi Riau, Metro Bandung di Jawa Barat, Bregas dan Keburejo di Jawa Tengah, Kartamantul di DIY, Mojolamong di Jawa Timur, Petanu dan Penet di Bali, Banjarbakula di Kalimantan Selatan, dan Pasigala di Sulawesi Tengah. “Selain yang sudah selesai dibangun, saat ini ada enam SPAM Regional sedang dibangun dalam tahap konstruksi,” ungkap Sundoro. (pspam/yss/ari)