PU HADIRI THE 2nd PPP COUNSIL FOR OVERSEAS ROAD & WATER INFR

PU HADIRI THE 2nd PPP COUNSIL FOR OVERSEAS ROAD & WATER INFR

9989 Print

PU HADIRI THE 2nd PPP COUNSIL FOR OVERSEAS ROAD & WATER INFRASTRUCTURE

Kementerian PU diwakili Ditjen Cipta Karya Budi Yuwono, Ketua BPPSPAM M. Rachmat Karnadi, Direktur Pengembangan PLP Sjukrul Amien, Direktur PAM Danny Sutjiono, dan Kasubdit Kebijakan & Strategi  Hadi Sucahyono menghadiri acara The 2nd PPP Council for Overseas Road & Water Infrastructure di Tokyo, Jepang beberapa waktu lalu.

Kehadiran para delegasi Kementerian PU atas undangan dari Menteri Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata (MLIT) Jepang. Selain itu, juga membawa misi untuk mengenalkan iklim investasi di Indonesia yang semakin kondusif sehubungan dengan adanya perbaikan beberapa peraturan perundangan

Pada kesempatan tersebut, Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono menyampaikan mengenai kebijakan PPP dalam bidang air minum dan sanitasi di Indonesia. Menurutnya, peluang KPS di Indonesia untuk pengembangan SPAM sangat terbuka. Saat ini, pemerintah Indonesia telah melengkapi dengan peraturan perundangan yang mendukung KPS, misalnya dengan dibentuknya lembaga penjamin investasi yaitu PII (Penjaminan Infrastruktur Indonesia) melalui Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2010.

Dari semua delegasi yang diundang, Indonesia termasuk negara yang paling siap untuk penyelenggaraan KPS karena telah dilengkapi dengan peraturan perundangan yang mendukung. Banyak perusahaan swasta yang hadir berminat terhadap peluang investasi dalam bidang air minum dan sanitasi di Indonesia, katanya.

Ia menambahkan, khusus mengenai air minum, cakupan pelayanan di Indonesia pada tahun 2010 baru mencapai 47,7% atau sekitar 8 juta sambungan rumah. Sedangkan target untuk mencapai MDGs pada 2015 adalah 68,8%. Untuk mencapai target MDGs tersebut total dana yang diperlukan diperkirakan mencapai USD 4,6 milyar. Sedangkan dana pemerintah hanya tersedia USD 1,8 milyar, sehingga masih diperlukan dana sebesar USD 3.42 milyar yang akan dipenuhi melalui berbagai alternative pembiayaan seperti pinjaman perbankan dan KPS.

Pertemuan ini sangat strategis bagi pemerintah Indonesia untuk dapat mempromosikan peluang PPP dalam pengembangan infrastruktur air minum dan sanitasi serta jalan di Indonesia kepada para investor di Jepang, kata Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono. 

PPP (Public Private Partnership) Council sendiri didirikan pada bulan Juli 2010 lalu yang dimaksudkan sebagai ajang pertukaran informasi tentang perkembangan infrastruktur air minum dan sanitasi di luar negeri dan peluang kerjasama antara sektor publik dan swasta di Jepang. Selain itu, dalam ajang tersebut juga diperkenalkan teknologi baru air minum dan sanitasi di Jepang serta serta pendekatan-pendekatan untuk mempromosikan kerjasam pemerintah dan swasta (KPS).

Selain delegasi dari Indonesia, diundang pula delegasi dari Vietnam, Kamboja, Laos, Philipina dan Malaysia untuk mempresentasikan kondisi air minum dan sanitasi di negara masing-masing.Pada kesempatan tersebut, delegasi dari Indonesia juga memanfaatkan waktu berkunjung ke kantor JICA untuk membahas proyek air minum di Bali dan Makassar. (bppspam/ditjen cipta karya)

Pusat Komunikasi Publik

240211

Apakah informasi di atas cukup membantu?

Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR
Facebook: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Twitter: @kemenpu
Instagram: kemenpupr
Youtube: kemenpu
#SigapMembangunNegeri

Berita Terkait