Program Infrastruktur 2019 Direalisasikan Melalui Keterpaduan Antarsektor PUPR
Pembangunan infrastruktur di seluruh daerah di Indonesia dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan keterpaduan antarsektor, seperti yang akan dilakukan di Provinsi Jambi, 2019 mendatang. Menurut Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, BPIW Kementerian PUPR, Bobby Prabowo ada 4 program pembangunan yang akan dilakukan dengan keterpaduan antarsektor PUPR di provinsi tersebut.
“Keterpaduan antarsektor ini merupakan hasil dari pelaksanaan Pra Konsultasi Regional atau Pra Konreg, yang telah digelar di Kota Jambi, 7-9 Maret lalu,” ujar Bobby saat memberikan paparan di acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jambi, Kamis (5/4).
Lebih lanjut Bobby menjelaskan keempat program yang merupakan keterpaduan antarsektor itu yakni pertama,pembangunan 50 unit Rumah Khusus Nelayan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Program tersebut akan dilaksanakan oleh sektor Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR. Terkait program itu, lokasi yang akan didukung sektor Cipta Karya yakni Mendahara Ilir, Kampung Laut, dan Nipah Panjang. Penanganan Cipta Karya yakni Drainase dan Jalan Lingkungan.
Program yang kedua yang ditangani sektor Penyediaan Perumahan yakni Pembangunan 50 unit Rumah Khusus Nelayan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Program tersebut mendapat dukungan Cipta Karya berupa pembangunan drainase dan jalan lingkungan di Kampung Nelayan tersebut.
Program ketiga yang akan dilaksanakan sektor Penyediaan Perumahan yakni Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (Tersebar di Seluruh Provinsi) sebanyak 4000 unit. Lokasi yang akan didukung sektor Cipta Karya berupa drainase dan jalan lingkungan ini di Kawasan Lagok-Kota Jambi.
Kemudian program keempat yang akan dilakukan di Jambi 2019 mendatang yakni program dari sektor Penyediaan Perumahan berupa Pembangunan Rumah Khusus di Kawasan Candi Muaro Jambi. Keterpaduan yang akan dilakukan berupa penataan kawasan candi tersebut oleh sektor Cipta Karya.
Bobby menegaskan keterpaduan perencanaan dan sinkronisasi pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. “Komitmen antar pusat daeran untuk keberlanjutan infrastruktur yang telah dibangun Kementerian PUPR perlu ditingkatkan,” tegas Bobby. Ia berharap pemerintah daerah dapat lebih kreatif dan inovatif dala mencari sumber pendanaan pembangunan diluar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).
Pada kesempatan itu ia juga menyampaikan program-program utama hasil kesepakatan Pra Konreg untuk program 2019, seperti di sektor Sumber Daya Air ada pembangunan Bendung Batang Asai dan Rehabilitiasi Jaringan Irigasi Daerah Iirigasi Batang Sangkir Kab. Kerinci. Selanjutnya di sektor Bina Marga ada Rekonstruksi SP. Zona Lima - Muara Sabak dan Duplikasi Jembatan Merangin.
Untuk sektor Cipta Karya, program utama 2019 yang menjadi hasil kesepatan di Pra Konreg tersebut seperti pembangunan Jaringan Perpipaan Zona Timur Kota Jambi dan Penataan Kawasan Wisata Geopark Merangin. Sedangkan untuk sektor perumahan, beberapa program utama seperti Pembangunan Rumah Susun Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Kab. Batanghari dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kab. Muaro Jambi.
Saat membuka kegiatan tersebut Gubernur Jambi, Zumi Zola mengungkapkan bahwa untuk tahun 2018, Pemerintah Provinsi Jambi akan memprioritaskan program pembangunan jalan. “Pembangunan jalan kita dorong menjadi salah satu program prioritas, kita harus memberikan pelayanan yang optimal untuk masyarakat Jambi,” ucapnya. Kegiatan ini juga dihadiri Wakil Gubernur Jambi, Fachrori Umar, para bupati/ Walikota se-Provinsi Jambi, Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten dan Kota Jambi, Anggota DPR RI asal Jambi, dan satuan kerja perangkat daerah. Alvin/Hen/infobpiw
Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR
Facebook: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Twitter: @kemenpu
Instagram: kemenpupr
Youtube: kemenpu
#SigapMembangunNegeri