PEMERINTAH SIAP BERI SUBSIDI KEPADA SPAM UMBULAN

PEMERINTAH SIAP BERI SUBSIDI KEPADA SPAM UMBULAN

Pemerintah siap memberikan subsidi kepada proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) di wilayah Umbulan, Jawa Timur (Jatim). Subsidi diberikan atas dasar pertimbangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di wilayah tersebut sangat membutuhkan air minum.

Saya kira (Pemerintah-red) tidak keberatan, konsep tersebut dalam Perpres 67 diperbolehkan khususnya untuk proyek-proyek yang memiliki nilai ekonomi sangat baik, tetapi kelayakan komersialnya kurang, ungkap Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto kepada para wartawan di Jakarta, Jumat (5/2) siang.

Subsidi bisa diberikan karena pada dasarnya yang kita subsidi itu masyarakat, bukan pihak lain. Jadi silahkan hitung dulu berapa cost-nya, lalu Pemerintah harus menutupi berapa, imbuhnya.

Sebelumnya pada kesempatan terpisah Wakil Gubernur Jatim Syaifullah Yusuf mengatakan, proyek SPAM Umbulan tak diminati para investor karena dinilai kurang menguntungkan dari sisi bisnis.

Menurut Syaifullah berdasar hasil audit tim independen dari Australia, untuk membangun pipa utama dari Pasuruan hingga Surabaya saja dibutuhkan dana Rp 1,5 triliun. Jumlah tersebut akan naik jika ditambah dengan jaringan distribusi ke pelanggan sehingga totalnya dibutuhkan Rp 2,4 triliun.

Investasi yang harus dikeluarkan investor untuk menggarap proyek tersebut terlalu besar dan tidak sebanding dengan tarif yang mungkin akan diberlakukan, sebutnya.

Dengan modal investasi sebesar Rp 2,4 triliun, maka tarif air minum yang harus dibayarkan konsumen per meter kubiknya mencapai Rp 10.000, padahal kemampuan masyarakat hanya Rp 3.000- Rp 4.000 per meter kubiknya.

Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Jatim mengharapkan Pemerintah mau mensubsidi proyek tersebut terutama untuk pembangunan pipa distribusi primer sehingga SPAM Umbulan bisa menguntungkan dari segi komersial.

Kalau Pemerintah mensubsidi hal tersebut, bisa jadi malah proyek tersebut tidak harus ditawarkan ke investor swasta, namun cukup dikelola sendiri oleh Pemprov Jatim melalui BUMD, tutur Syaifullah.

Dengan adanya subisidi pembangunan pipa distribusi primer, tarif air minum kepada pelanggan bisa ditekan hingga menjadi Rp 5.000  Rp 6.000 untuk setiap meter kubiknya. Bahkan bila dikelola BUMD, Syaifullah yakin tarif tersebut masih bisa ditekan menjadi hanya Rp 4.000..

Dengan tarif Rp 4.000 tersebut, kami yakin pelanggan akan banyak yang berminat, tegasnya. (rnd)

Pusat Komunikasi Publik

050210

Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR
Facebook: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Twitter: @kemenpu
Instagram: kemenpupr
Youtube: kemenpu
#SigapMembangunNegeri