Pemerintah Luncurkan Program Hibah Jalan Daerah di Kawasan Pariwisata

Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan sejumlah pemerintah daerah menandatangani perjanjian hibah daerah untuk program peningkatan kinerja dan pemeliharaan jalan daerah pada Rabu (12/12) di Jakarta. Program hibah yang ditandatangani adalah Provincial  Road Improvement and Maintenace (PRIM) melalui bantuan pemerintah Australia serta Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)dengan pendanaan dari APBN Tahun Anggaran (TA)  2019 untuk mendukung pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Khusus untuk PRIM program tersebut akan dilaksanakan pada periode tahun 2019-2021. Sedangkan untuk PHJD dengan APBN TA 2019 akan dilakukan untuk mendukung pengembangan KSPN di empat provinsi yaitu Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, Bromo-Tengger-Semeru di Jawa Timur, Wakatobi di Sulawesi Tenggara dan Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur. Selain itu PHJD pada tahun depan juga akan dilaksanakan pada enam pemerintah kabupaten yaitu Belitung, Malang, Pasuruan, Lumajang, Wakatobi dan Manggarai Barat.  PHJD ini merupakan tindak lanjut dari proyek rintisan PRIM yang dimulai sejak lima tahun lalu pada 2013 yang didanai Pemerintah Australia di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Lombok Barat.

Direktur Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan Fasilitasi Jalan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan kedua program Hibah ini bertujuan membantu meningkatkan tata kelola dan kualitas pemeliharaan jaringan jalan daerah yang menjadi kewenangan masing-masing Pemda terutama pada koridor menuju KSPN. Pengelolaan keuangan program adalah Kementerian Keuangan dan pelaksanaan kegiatannya dimonitor olehKementerian PUPR. Selain itu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pariwisata dan BPKP turut terlibat dalam program PRIM dan PHJD.

“PRIM dan PHJD adalah wujud sinergitas semua pihak yang peduli akan perbaikan kualitas jaringan jalan di Indonesia. Bina Marga akan terus mendampingi provinsi dan kabupaten peserta PHJD melalui program yang meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mereka dalam pengelolaan dan pemeliharaan jalan,” ucap Hedy.

Dia melanjutkan, penanganan jalan provinsi dan kabupaten didasarkan pada pendekatan koridor yang menghubungkan jaringan jalan backbone seperti jalan nasional (tol dan non tol) melalui jalan provinsi/kabupaten menuju pusat kegiatan seperti pariwisata, sehingga diharapkan mampu meningkatkan value for money dan value for investment.

Sebagai informasi, pada APBN TA 2019 mengalokasikan dana hibah dari Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp500 miliar untuk PHJD. Pemerintah daerah akan membiayai terlebih dahulu kegiatan fisik (konstruksi) dan non fisik melalui penguatan perencanaan, forum lalu lintas angkutan jalan, keterlibatan masyarakat dan gender. Setelah itu dana hibah dibayarkan ke pemerintah daerah jika hasil pekerjaan jalan telah memenuhi standar kualitas dari Kementerian PUPR yang disepakati sebelumnya dalam Project Management Manual (PMM).   

Sementara itu, Pemerintah Australia memberikan pendanaan melalui Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT) untuk melanjutkan dukungan penyiapan dan pelaksanaan PRIM untuk Kabupaten Probolinggo disamping terus mendukung dan memberikan pendampingan teknis terhadap empat provinsi dan enam kabupaten peserta PHJD serta Pemerintah Pusat. 

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan, salah satu keberhasilan PRIM adalah realisasi penggunaan dana yang rata-rata mencapai di atas 95 persen per tahun. Pada tahunanggaran 2019, PRIM dikembangkan menjadi PHJD. 

“Kami harapkan pemerintah daerah peserta program PHJD dapat memanfaatkan dan mengelola dana hibah secara tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat output. Penghargaan setinggi-tingginya kami berikan kepada Pemerintah Australia atas proyek rintisan PRIM melalui Hibah PRIM dan KIAT sebagai unit pendukungnya. Pemerintah Pusat memberikan transfer ke daerah dalam bentuk specific grant dan block grant. Program ini merupkan program specific grant yang nantinya dapat dikembangkan kepada program lain seperti DAK,”  sambungnya.

Selama lima tahun pelaksanaan PRIM, 4 .565 kilometer jaringan jalan provinsi dan kabupaten di NTB telah dipelihara. APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat ada 2013-2018 mengalokasikan dana sekitar Rp.547 miliar untuk program tersebut. Sementara dana Rp.78 miliar dari APBD Kabupaten Lombok Barat sejak 2017-2018 telah terserap untuk meningkatkan standar kualitas jalan. Tingkat kemantapan jalan selama proyek berlangsung meningkat. Bila pada 2014 tingkat kondisi kemantapan jalan kurang dari 70 persen kondisi tersebut meningkat menjadi 85 persen pada 2018. PHJD direncanakan berlangsung selama lima tahun dari 2019 sampai 2023, akan mencakup hingga 15 provinsi dan 29 kabupaten dengan usulan pendanaan dari ABPN Rp15 triliun.

Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR
Facebook: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Twitter: @kemenpu
Instagram: kemenpupr
Youtube: kemenpu
#SigapMembangunNegeri