PELAYANAN AIR BERSIH DAN SANITASI DI INDONESIA

PELAYANAN AIR BERSIH  DANSANITASI DI INDONESIA
PENGARUH ANGKA KEMATIAN BAYI

 Berdasarkanhasil penelitian sementara menunjukkan bahwa pelayanan Air Bersih dan Sanitasidi Indonesia erat kaitannya dengan penurunan angka kematian bayi, penurunanangka kematian, penurunan angka kemiskinan, peningkatan pelayanan air bersih,peningkatan usia harapan hidup dan pendidikan.

  Dampaknya warga terserangpenyakit ispa maupun diare, kata Direktur Jenderal Tata Perkotaan danPerdesaan Dep.Kimpraswil Ir.Budiman Arif, Senin (29/9) di Jakarta, dalam rangkamenyambut Hari Habitat Sedunia yang akan diperingati 6 Oktober 2003 mendatang.

Dikatakannya, hingga kini jumlah pendudukdunia mencapai 6,1 milyar orang, dan 1,1 milyar penduduk diantaranya, kekurangan air bersih , 2,6 milyar penduduk dunia alami gangguan sanitasi. 67 persen dari penduduk dunia yang kekurangan air ada di Asia dan 80 persen yang terkena gangguan sanitasi juga ada di Asia, ujarnya.

 Di Indonesia, lanjutnya, pelayananair bersih dan sanitasi diakui masih tertinggal jauh dibandingkan dengan negaraMyanmar. Jumlah penduduk yang belum terlayani air bersih juga cukup besar yaknimencapai 60 juta.Sedangkan di Myanmar hanya 50,1 juta jiwa dan di empat negaraseperti Laos, malaysia, Singapura dan Kamboja hanya 45,1 juta jiwa.

Oleh karena itu, sebelum memasuki programpembangunan nasional (propenas) pasca 2004 perlu adanya kajian agar kebijakanair besih dan sanitasi sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang. Sebagai upayauntuk merespon kebutuhan tersebut kata Budiman Arif, Dep.Kimpraswil saat inisedang menyudun  National Action Plan bidang Air minum dan sanitasi dari2005-2015.

Nasional Action Plan tersebut akan berisikebijakan dan strategi serta program dan Sanitasi dimasa datang untuk mencapaitujuan dan sasaran, antara lain: peningkatan kesejahteraan masyarakat,peningkatan kualitas lingkungan permukiman perkotaan dan perdesaan, pencemaransumber air baku dan pengentasan kemiskinan. 

PenyusunanNastional Action Plan merupakan salah satu wujud kometment Indonesia untukmelaksanakan agenda atau tindakan global tentang pembangunan berkelanjutan yangtertera dalam agenda Habitat dunia maupun The Mellenium Development Goals (MDGs)2015.

 Thema Habitat 2003

Sementara itu dalam kesempatan yang samaDirektur Jenderal Perumahan dan Permukiman Ir.Aca Sugandi menjelaskan, bahwathema hari Habitat Sedunia 2003 ini  Air dan sanitasi untuk kota (Waterand Sanitation for Cities). Hal itu merupakan kegiatan tahunan di bawahkoordinasi PBB (UN-HABITAT) untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnyapembangunan perumahan dan permukiman bagi masyarakat dunia, khususnya 1 milyarorang yang hidup dalam lingkungan perumahan yang tidk layak.

Lebih lanjut Aca mengatakan, peringatanpuncak hari Habitat Sedunia di Indonesia akan dilaksanakan di Denpasar Bali pada6 Oktober 2003 dan menurut rencana akan dibuka oleh Presiden RI MegawatiSoekarno Putri.

 Dikatakannya, visi hari Habitattersebut termuat dalam Deklarasi Istambul yakni mewujudkan rumah yang layakuntuk semua dan menciptakan pembangunan permukiman yang berkelanjutan dala eraurbanisasi.  Agenda ini sangat mendorong negara-negara di dunia untukmewujudkan visi ini menjadi kenyataan  Ujar Aca Sugandi.

Untukitu kata Aca, pemerintah perlu segera mewujudkan pembangunan yang berkelanjutandan mengupayakan implementasi dari pelaksanaan Agenda Habitat Global dan Agenda21 baik lokal maupun nasional, khususnya bidang perumahan.

Sebagai upaya untuk mewujudkan kota yangbebas dari permukiman kumuh dengan upaya pemberdayaan masyarakat dan pembangunanRumah Sederhana Sehar sebanyak 1 juta unit per tahun. Untuk itu pemerintah perlumenyiapkan langkah-langkah strategis nasional melalui program pembangunannasional antara lain melalui  Gerakan nasional mengatasi permukiman kumuhperkotaan.

 Ditambahkannya, bahwa pembangunanbidang perumahan dan permukiman di Indonesia saat ini bersifat sangat kompleks,sebab dewasa ini terdapat 3 permasalahan utama yang harus dihadapi, pertamatingginya kebutuhan perumahan rakyat yang diperkirakan mencapai 1,26 juta unitper tahunnya dan tidak sebanding dengan kemampuan pemenuhan sebagian besarmasyarakat kita.

Kedua, menurunnya kualitas lingkunganpermukiman khususnya di kota-kota besar yang mengakibatkan peningkatan jumlahkawasan kumuh mencapai 47,393 ha pada 10.065 lokasi, ketiga masalah belumterlembaganya sistem penyelenggaraan perumahan dan permukiman (jons/lis)

Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum
Website: pu.go.id
Facebook: kemenPU
Instagram: kementerianpu
X: kemenPU
TikTok: @kemenpu
Youtube: kemenPU
#SigapMembangunNegeriUntukRakyat