Layanan SPAM IKK Taba Penanjung Masih Minim

Komisi V DPR menyayangkan belum optimalnya pemanfaatan  Sistem Penyediaan Air Minum Ibukota Kecamatan (SPAM IKK) Taba Penanjung, Bengkulu. Sejak selesainya pembangunan pada 2010, dari total kapasitas 1.600 Sambungan Rumah (SR), hingga kini pemanfaatannya tidak lebih 200 SR.

 Ketua rombongan Kunjungan Kerja Komisi V DPR ke Bengkulu, Nursyirwan Soejono mengatakan, ketidaksiapan Pemerintah Daerah Bengkulu menjadi salah satu penyebab kondisi tersebut. SPAM IKK Taba Penanjung yang berkapasitas aliran air 20 liter per detik dibangun dengan dana APBN senilai Rp 9,5 milliar.

“Ini harus kita carikan solusinya, dimana masalah sebenarnya,” tutur Nursyirwan.

Dalam pembangunan SPAM IKK, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya bertugas membangun unit air baku, transmisi air baku, unit produksi dan jaringan distribusi utama. Sedangkan untuk jaringan distribusi kepada masyarakat menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

SPAM IKK Taba Penanjung merupakan salah satu infrastruktur hasil pembangunan Kementerian PU yang dikunjungi para anggota Komisi V DPR. Kunker Komisi V pada 23-25 Juli tersebut juga meninjau beberapa jalan nasional serta pengamanan pantai di Bengkulu. Komisi V juga berkesempatan meninjau infrastruktur milik mitra kerja lainnya seperti Kementerian Perhubungan dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.

Kepala Sub Direktorat Wilayah I Direktorat Pengembangan Air Minum (PAM) Agus Ahyar yang mewakili Direktur PAM mengungkapkan, SPAM IKK Taba Penanjung memiliki kemampuan untuk melayani 8.000 jiwa, namun sekarang ini baru melayani 815 jiwa atau 10,18 persen dari target pelayanan.

”Ini terjadi akibat lambatnya APBD untuk membangun sambungan rumahnya,” ungkap Agus.

Masih minimnya pelayanan SPAM IKK tersebut memang menjadi gambaran umum masih rendahnya akses aman air bersih di Bengkulu. Berdasarkan data Ditjen Cipta Karya pada 2010 cakupan akses aman air minum di Bengkulu baru mencapai 33 persen padahal pada saat itu rata-rata akses aman air minum nasional sebesar 53 persen.

”Hal ini berarti dari 1,7 juta jiwa jumlah penduduk Bengkulu, masih 1,1 juta diantaranya belum terlayani akses aman air minum,” sebut Agus.

Target pembangunan millenium (MDGs) air minum sendiri di Bengkulu sebesar 50 persen pada 2015. Dengan waktu yang tersisa hanya selama 2,5 tahun, tentu bukan pekerjaan mudah untuk mencapai target tersebut.

Menurut Agus, untuk mencapai target MDGs diperlukan 58 ribu SR baru yang totalnya senilai Rp 350 miliar. Dengan kemampuan APBN air minum di Bengkulu yang hanya Rp 50 miliar setiap tahunnya, berarti dibutuhkan waktu selama tujuh tahun untuk mewujudkan target layanan air minum.

Untuk itu, dibutuhkan dukungan dan komitmen kuat dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan layanan akses aman air minum di Bengkulu. Komitmen kuat dari Pemerintah Daerah menjadi kunci sukses untuk mencapai target tersebut.

“Lima tahun lalu, cakupan layanan di Palembang jauh lebih buruk di Bengkulu, namun karena komitmen kuat dari Pemerintah Kotanya, sekarang mereka jauh melebihi Bengkulu. Mereka bahkan menargetkan layanan 100 persen pada tahun 2014,” contoh Agus. (rnd)

Pusat Komunikasi Publik

260712

Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR
Facebook: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Twitter: @kemenpu
Instagram: kemenpupr
Youtube: kemenpu
#SigapMembangunNegeri