Kementerian PUPR Siap Lakukan Perencanaan Pembangunan Bendungan Mujur di Kabupaten Lombok Tengah

Kementerian PUPR Siap Lakukan Perencanaan Pembangunan Bendungan Mujur di Kabupaten Lombok Tengah

Lombok Tengah – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) siap melakukan perencanaan ulang pembangunan Bendungan Mujur di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. 

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras yang juga merupakan Ketua Rombongan Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik ke Provinsi Nusa Tenggara Barat mengatakan bahwasanya permasalahan utama yang terjadi dalam pembangunan infrastruktur di berbagai daerah yakni masalah sosial. Terkait masalah pembebasan lahan perlu peran dari pemerintah daerah baik Kabupaten maupun Provinsi yang dapat melakukan mediasi dengan para camat dan kepala desa membahas kesiapan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan bendungan. Selain itu juga dibutuhkan political will dari pemerintah pusat berupa komitmen untuk merealisasikan pembangunan bendungan.

“Ada beberapa tahapan dalam pembangunan bendungan, pemerintah pusat telah melakukan proses Land Acquisition and Resetlement Action Plan (LARAP) dan membuat desain pada Tahun 2015 lalu, juga telah dilakukan review dan akan menjadi dasar dalam proses penganggaran. Permasalahan sosial ini dalam hal ini diharapkan pemda dapat menyelesaikannya” jelas Andi saat Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI di Kantor Bupati Lombok Tengah, Kamis 30 Juni 2022.

Sementara itu, Direktur Bendungan dan Danau Airlangga Mardjono mengatakan pihaknya akan memprogramkan ulang perencanaan pembangunan Bendungan Munjur. “Ada beberapa tahapan yang belum bisa lanjut dilaksanakan, studi LARAP belum selesai dan coba kita programkan kembali. Sehingga kita dapat potret terbaru dari lokasi pembangunan Bendungan Mujur. Tahapan akan dilakukan survei, studi LARAP, pemetaan lalu perhitungan nilai ganti rugi pembebasan lahan” tutur Airlangga.

Kebutuhan lahan pembangunan bendungan yang telah direncanakan sejak Tahun 1969 tersebut yaitu seluas 394,94ha. Pada Tahun 2015, Kementerian PUPR telah melakukan pengukuran lahan seluas 173.12ha dari empat desa yang meliputi Desa Mujur, Loang Make, Langko dan Sukaraja. Namun terdapat 217.38ha luas lahan yang belum diukur yaitu di wilayah Desa Kelebuh. Sedangkan lahan Pemerintah Daerah Lombok Tengah seluas 4.44ha telah dilakukan pengukuran dan pembebasan lahan. 

Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri berharap pembangunan Bendungan Mujur dapat segera dilakukan. Ia mengatakan dengan dibangunnya Bendungan Mujur dapat menjadi daya tarik wisata sekaligus meningkatkan hasil pertanian di Lombok Tengah. 

Dengan hadirnya Bendungan Mujur yang memiliki volume tampungan 23,09 Juta m3 ini diharapkan dapat meningkatkan intensitas tanam untuk 5.885 Ha di Daerah Irigasi Katon 1.630Ha, Daerah Irigasi Mujur 1.301Ha 227% dan Daerah Irigasi Mujur II 2.954Ha, serta menyediakan air baku 183 liter/detik. 

Turut hadir pada kesempatan yang sama yaitu Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Hendra Ahyadi, Kepala Balai Jalan Nasional NTB Indra Cahya Kusuma, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTB Ika Sri Rejeki, dan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Nusa Tenggara I Rini Dyah, Pejabat DPRD Kota Lombok Tengah, dan sejumlah Kepala Desa serta Kepala Camat Lombok Tengah.(HAL/Dyh)

Apakah informasi di atas cukup membantu?

Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR
Facebook: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Twitter: @kemenpu
Instagram: kemenpupr
Youtube: kemenpu
#SigapMembangunNegeri

Berita Terkait