Kementerian PUPR Dukung Provinsi Jawa Tengah Bangun 3 Proyek SPAM Pakai Skema KPBU

Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) siap mendukung Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) untuk melanjutkan pembangunan Tiga Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan skema Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU). Tiga Proyek SPAM tersebut adalah SPAM Wososuskas Tahap II, SPAM Dadi Muria dan SPAM Petanglong.

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, Haryo Bekti Martoyoedo menyampaikan bahwa Kementerian PUPR siap memberikan dukungan kepada Pemprov Jateng untuk membangun infrastruktur permukiman di Jawa Tengah sesuai yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobongan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang.

“Kami berharap stake holder yang hadir dapat memberikan info terkini terkait perkembangan proyek-proyek tersebut untuk kami tindak lanjuti dengan pembuatan skema dukungan yang sesuai,” kata Haryo. dalam Rapat Tindak Lanjut Proyek KPBU Sektor Permukiman yang Termasuk dalam Perpres 79 Tahun 2019, Selasa (30/06/20).

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Jateng, Peni Rahayu menyampaikan bahwa Dokumen Studi Pendahuluan ketiga proyek SPAM tersebut di atas telah selesai dan untuk SPAM Wososuskas Tahap II dan SPAM Dadi Muria juga telah masuk ke PPP Book Bappenas sehingga proses pembangunan SPAM dengan skema KPBU bisa masuk ke dalam Tahap Penyiapan.

Kepala Sekretariat BPPSPAM, Osman Harianto menyampaikan bahwa hal penting yang harus dipastikan dalam pembangunan SPAM memakai skema KPBU adalah kepastian dari para PDAM offtaker untuk menyerap air curah yang dihasilkan dari proyek kerja sama. Hal tersebut disebabkan karena dalam proyek KPBU SPAM , badan usaha hanya diperbolehkan membangun sampai sambungan distribusi. Adapun sambungan distribusi sampai ke pelanggan dibangun oleh BUMD air minum sehingga dibutuhkan dukungan dari pemerintah kabupaten/kota.

“Sebelum proyek dilakukan sudah harus dimulai kesepakatan rencana penyerapan air curah yang disesuaikan dengan RISPAM dan rencana bisnis dari BUMD air minum masing-masing kabupaten/kota” kata Osman.

Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR
Facebook: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Twitter: @kemenpu
Instagram: kemenpupr
Youtube: kemenpu
#SigapMembangunNegeri