Inspektorat Jenderal

Workshop PBJ: 4 Big No’s, No Bribery, No Kick Back, No Gift, No Luxurious Lifestyle

Jakarta, (30/10) telah dilaksanakan Workshop Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di lingkup Kementerian PUPR dengan tema “Satu Persepsi PBJ dalam Membangun Infrastruktur PUPR”. Bertempat di Auditorium Kementerian PUPR, acara ini dihadiri oleh 720 peserta baik Pejabat Tinggi Madya, Pratama, Kepala Balai dan Satuan Kerja serta Pejabat Pembuat Komitmen. Menteri Basuki memberikan arahan singkat sekaligus membuka rangkaian acara workshop. Dalam arahannya, terdapat beberapa poin penting yang disampaikan oleh beliau, namun hal terpenting yang dite...

TP4 bertujuan agar Pembangunan Infrastruktur dapat ”tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran”

Kementerian PUPR bekerja sama dengan Kejaksaan RI menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) bidang Infrastruktur di wilayah Kawasan Timur Indonesia dengan tema “Bangun Sinergi untuk Negeri, Infrastruktur Handal, Indonesia Maju.” Acara yang diselenggarakan pada tanggal 23 September 2019 ini diawali dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pengawalan dan Pengamanan TP4D secara serentak antara 8 (delapan) Kepala Kejaksaan Tinggi dengan 58 (lima puluh delapan) Kepala...

Percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pengawasan Itjen PUPR

Inspektorat Jenderal kembali mengadakan Kegiatan Percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal. Kegiatan ini dilaksanakan pada 22 – 23 Agustus di Hotel Santika Premiere ICE – BSD City. Dalam sambutan pembukaannya, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Hari Primahadi, mengharapkan dengan acara ini dapat terjadi kesepahaman antara auditi dengan auditor dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil audit baik dari Internal Inspektorat Jenderal maupun dari BPK/BPKP. Acara ini merupakan kegiatan yang dilakukan ru...

Semangat Membentuk Unit Kerja Zona Integritas Baru

Semangat untuk membentuk budaya integritas melalui pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK di Kementerian PUPR terus bergelora. Kali ini Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman (Puskim) Bandung meminta pendampingan dari Tim Inspektorat Jenderal untuk dilakukan reviu atas persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan dalam pencanangan ZI untuk mereka. Dalam sambutannya, Kabag Hukum dan Komunikasi Publik, Ibu Nilawati Lubis, SH, MM; menyambut baik inisiatif Badan Penelitian dan Pengembangan yang dalam hal ini dari Puskim Bandung, untuk mencana...

Pembahasan Tindak Lanjut Temuan BPK-RI

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, bahwa pejabat wajib menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan. selambat – lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima, maka dalam mendukung amarah tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekejaan Umum dan Perumahan Raktya melakukan Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI di Ruang Rapat Kemetnerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dihadiri oleh seluruh Kepala Satuan Kerja/PPK...