BERITA

Ditjen Perumahan

• Beranda
• Publikasi

Kementerian PUPR Minta Pemda Data Aset Tanah

1 November 2016

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (pUPR) melalui Direktorat Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan meminta pemerintah daerah untuk melakukan pendataan aset-aset tanah yang diperuntukkan lokasi pembangunan perumahan.

---

Pengelolaan dan Penyimpanan Data Aset Perumahan Harus Penuhi 6 Asas

21 Oktober 2016

Semakin meningkatkan program pembangunan di sektor perumahan membutuhkan pengelolaan dan penyimpanan data tentang aset yang baik. "Setiap Kementerian/ Lembaga sebagai Pengguna Barang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara yang memenuhi enam asas utama yaitu asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparasi, asas efisiensi, asas akuntabilitas dan asas kepastian nilai,? ujar Sekretaris Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Lukman Hakim saat membuka Bimbingan Teknis dan Implementasi Aplikasi Simak-B...

---

Data Perumahan BPS Harus Dijadikan Acuan

17 Oktober 2016

Adanya hasil pendataan terkait masalah perumahan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015 lalu harus dijadikan acuan terkait pelaksanaan program perumahan di Indonesia. Berdasarkan data dari BPS, kekurangan kebutuhan (backlog) perumahan saat ini sudah mengalami penurunan dari 13,5 juta unit menjadi sekitar 11,4 juta unit rumah.

---

Dengan Lelang Dini Program Perumahan 2017 Bisa Lebih Baik

5 Oktober 2016

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Syarif Burhanuddin menilai bahwa dengan dilakukannya lelang dini, maka pelaksanaan program perumahan pada 2017 bisa lebih baik daripada tahun ini.

---

Ditjen Penyediaan Perumahan Target Bangun 12.760 Unit Rusun

21 September 2016

Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2017 mendatang akan mentargetkan untuk membangun sebanyak 12.760 unit rumah susun (Rusun) di Indonesia. Rusun tersebut nantinya diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pekerja / buruh industri, pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI/ Polri, mahasiswa dan para santri pondok pesantren.

---

---