Ditjen Bina Konstruksi

PEMERINTAH PERSIAPKAN PENGHARGAAN PADA STAKEHOLDERS KONSTRUKSI YANG DUKUNG SERTIFIKASI TENAKER KONSTRUKSI

Palembang –  Sebagaimana diketahui, selama beberapa tahun terakhir ini Pemerintah terus meningkatkan pembangunan infrastruktur mengingat fungsinya sebagai salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal tersebut karena Pembangunan Infrastruktur memberikan multiplier effect positif ke berbagai sektor seperti: menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan produktivitas serta menurunkan biaya produksi, dan seterusnya. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas memerlukan ketersediaan sumber daya jasa konstruks...

DUKUNG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, PEMERINTAH DORONG STAKEHOLDERS KONSTRUKSI UNTUK BERSINERGI

Pembangunan infrastruktur yang sedang gencar dilaksanakan Pemerintah harus dilaksanakan sesuai kaidah yang salah satunya adalah memperhatikan aspek keberlanjutan dan tentunya mendorong daya saing bangsa. Untuk mewujudkan infrastruktur yang berkelanjutan dan berdaya saing tersebut, Kementerian PUPR telah melakukan lima terobosan plus programming, yaitu : leadership, pendanaan inovatif, peningkatan SDM, penyusunan regulasi dan hukum, serta penerapan hasil riset dan teknologi. “Dengan demikian Pembangunan Infrastruktur dapat diselesaikan tep...

KEMENTERIAN PUPR KEMBANGKAN SISTEM REGISTRASI ALAT BERAT 'REAL TIME'

DJBK - Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin menerima Kunjungan Audensi Perhimpunan Agen Tunggal Alat Berat Indonesia (PAABI) di Jakarta. Rabu, (6/2). Dalam kesempatan tersebut Dirjen Bina Konstruksi mengatakan bahwa penggunaan alat berat saat ini tidak hanya sebagai alat bantu, tetapi juga untuk memudahkan pekerjaan, meningkatkan efisiensi, efektifitas dan percepatan waktu pelaksanaan konstruksi. Hal tersebut mengingat masifnya pembangunan infrastruktur yang sedang digalakan Pemerintah berdampak pada kebut...

KEMENTERIAN PUPR SIAPKAN SOLUSI ATASI KETERSEDIAAN RANTAI PASOK KONSTRUKSI

Ketersediaan infrastruktur merupakan point penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkesinambungan. Untuk itu pembangunan Infrastruktur harus dilakukan tidak hanya di daerah-daerah tertentu saja tapi di seluruh wilayah Indonesia. Untuk mendukung terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur tersebut diperlukan ketersediaan komponen kompetensi dan produktivitas konstruksi atau rantai pasok konstruksi (money, man, material, machine, dan method) yang juga merata di seluruh Indonesia. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri...

PEMERINTAH GELAR RAPAT ANTAR KEMENTERIAN UNTUK SEGERA RAMPUNGKAN RAPERPRES USAHA PENYEDIAAN BANGUNAN

JAKARTA - Masifnya pembangunan infrastruktur bidang Konstruksi yang digencarkan Pemerintah selama ini telah mendorong pertumbuhan Badan Usaha (kontraktor) dan para investor di bidang Konstruksi. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Kementerian/Lembaga terkait untuk menggelar Rapat Panitia Antar Kementerian (PAK) II (kedua) tentang Penyusunan Raperpres Tentang Usaha Penyediaan Bangunan (UPB), di Jakarta Selasa (15/1). Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Bi...