Ditjen Bina Konstruksi

Lanjutkan Amanat UU Jasa Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Laksanakan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Pemerintah

Sebagaimana diketahui Undang-undang Jasa Konstruksi No.2 Tahun 2017 lahir untuk memberikan harapan baru bagi perkembangan sektor konstruksi di Indonesia. Kini setelah setahun berlalu, Publik sangat mengharapkan terbitnya Peraturan Pemerintah sebagai Peraturan Pelaksana Undang-undang tersebut. Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR sebagai pengemban amanah tersebut telah mencapai progress positif, dimana hingga saat ini telah didiadakan 3(tiga) kali  konsultasi publik terkait Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) ini dengan peserta dari LPJ...

KEMENTERIAN PUPR SERTIFIKASI TENAGA KERJA PROGRAM INFRASTRUKTUR BERBASIS MASYARAKAT KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU)

Sebagai bentuk dukungan terhadap program KOTAKU, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melaksanakan Fasilitasi Uji Kompetensi Dan Sertifikasi Tenaga Kerja Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), di Pekalongan Rabu (25/7). Direktur Bina Investasi dan Infrastruktur Masrianto yang mewakili Direktur Jenderal Bina Konstruksi membuka kegiatan  yang diselenggarakan di GOR Jatayu Pekalongan ini. Program KOTAKU merupakan bagian dari Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) yang saat ini men...

PELANTIKAN PEJABAT DJBK, CIPTAKAN BIBIT UNGGUL DENGAN PENGKADERAN

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono melantik pejabat administrator dan fungsional pada Jumat (20/7). Dihari yang sama, Direktur Jenderal Bina Konstruksi melakukan serah terima jabatan kepada Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Dalam kesempatan tersebut, Syarif berpesan agar pejabat lama memberikan informasi seluas-luasnya kepada pejabat baru untuk melanjutkan tugasnya. Ia juga menyampaikan bahwa terpilihnya pejabat baru ini merupakan bentuk kesuksesan pengkaderan. “Salah sat...

REMUNERASI JADI KUNCI MAJUNYA TENAGA AHLI KONSTRUKSI DI INDONESIA

“3 Hal penting yang harus diperhatikan untuk memajukan tenaga ahli konstruksi di Indonesia, yaitu remunerasi tenaga ahli, kualitas dan kuantitas tenaga ahli konsultan bidang konstruksi”, demikian disampaikan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin dalam acara Focus Group Discusion (FGD) Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) “Menuju Tahun Emas INKINDO 2029”, Selasa (10/07) di Jakarta. Menurutnya remunerasi tenaga ahli sudah diatur sangat jelas dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2017, dimana standar peratu...

PAGU ANGGARAN BALAI MENINGKAT, TARGET PERCEPATAN TENAKER KONSTRUKSI OLEH BALAI DJBK HARUS NAIK

BANTEN – Di tahun 2017, total keseluruhan jumlah tenaga kerja konstruksi nasional kurang lebih sebesar 8.136.636. Dari jumlah tersebut, jumlah tenaga kerja konstruksi nasional bersertifikat berjumlah 187.172 untuk Tenaga Ahli, dan 387.827 untuk Tenaga Terampil, sehingga total jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat baru mencapai 574.999. “Dengan demikian masih ada  Gap  yang cukup jauh antara tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat dan yang tidak mempunyai sertifikat” demikian  disampaikan Sekretari...