Investasi SPAM Jawa dan Banustra Capai Rp 2,3 Triliun

Program investasi untuk pengembangan sistem pengembangan air minum berupa penambahan kapasitas sambungan baru di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara membutuhkan biaya investasi sekitar Rp 2,3 Triliun.  Dengan Investasi tersebut maka sebanyak 385.709 sambungan rumah baru akan tersambung. Hal tersebut tertuang dalam paparan Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono dalam Rapat Pemantapan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan SPAM TA 2013 Wilayah Jawa dan Banustra (Bali dan Nusa Tenggara)  di Surabaya, Rabu (19/12).

Terdapat 17 Kota/kabupaten yang akan melakukan pengembangan SPAM, dimana ke 17 kota/kabupaten tersebut mendapat bantuan dari pinjaman perbankan.  Beberapa yang terbesar yaitu Kota Denpasar Provinsi Bali yaitu pembuatan pipa distribusi IPA Petanu sepanjang 14 km dengan total investasi Rp 465 miliar dengan pinjaman perbankan Rp 32 miliar.

Selain itu, juga terdapat pembangunan sumur bor, unit distribusi dan penambahan 120 ribu SR di Kota Mataram Nusa Tenggara Barat dengan total investasi Rp 177 miliar dan pinjaman perbankan 45 miliar.

“Alternatif melalui sumber perbankan ini akan kita dorong terus kedepannya. Karena kalau hanya mengandalkan APBN pusat saja tidak akan cukup untuk mencapai sasaran target MDGs 2015,” kata Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono.’

Selain melalui perbankan, terdapat alternatif sumber pembiayaan lain yaitu melalui dana hibah. Total dana hibah untuk Wilyah Jawa dan Banustra sebesar Rp 417 miliar berasal dari AUSAID maupun USAID. Dengan dana hibah ini sebanyak 161 ribu sambungan baru akan terpasang.

Dalam kesempatan tersebut, Budi Yuwono menyinggung soal anggaran direktif presiden untuk air minum di tahun 2013 sebesar Rp 1,7 triliun. Mengingat tahun 2013 dianggap tahun politik, ia menghimbau jajarannya di daerah untuk mengawasi dengan ketat penyaluran pagu tersebut.

"Anggaran direktif presiden langsung diserahkan ke Pemda tanpa intervensi DPR. Karena itu dikelola melalui kementerian teknis (PU, red) agar tidak dimainkan ke arah politis," tegasnya.

Anggaran direktif presiden diarahkan untuk mempercepat pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs) 2015 dimana air minum dan sanitasi termasuk target yang mendapat keprihatinan Presiden. Target lain yang dikhawatirkan tidak akan tercapai adalah penurunan angka kematian ibu dan bayi. Hal ini, lanjut Budi, ditengarai menjadi salah satu imbas kurangnya akses air minum dan sanitasi yang layak. (dvt)

Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR
Facebook: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Twitter: @kemenpu
Instagram: kemenpupr
Youtube: kemenpu
#SigapMembangunNegeri