Hungaria Beri Pinjaman Untuk Layanan SPAM 240 Ribu Jiwa

Dalam kunjungan kerjanya ke Budapest, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto juga menyaksikan penandatanganan Frame Agrement (FA) Ibukota Kecamatan (IKK) Water Supply Program and Small Water Treatment Plant For Water Scarcity Area. Kesepakatan ini merupakan pinjaman Pemerintah Indonesia dari Pemerintah Hungaria dengan pagu sebesar USD 50 juta, untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Mewakili Pemerintah Indonesia dalam penandatanganan FA tersebut adalah Dutabesar Republik Indonesia untuk Hungaria di Budapest, Maruli Tua Sagala, sedangkan Pemerintah Hungaria diwakili oleh Menteri Ekonomi Nasional, Varga Mihaly.

Pinjaman dari Pemerintah Hungaria ini akan dimanfaatkan untuk melayani 30 IKK yang tersebar di Jawa dan Sumatera, dengan peruntukan bagi kawasan yang belum memiliki Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), kawasan rawan air yang air tanah dangkalnya tidak dapat dimanfaatkan (asin/payau, berwarna, gambut, keruh, dan tercemar) sehingga dapat menyelesaikan permasalahan utama masyarakat tentang ketersediaan dan kebutuhan air minum.

Dalam penjelasannya, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menekankan bahwa pinjaman ini turut mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam mencapat Target Millennium Development Goals (MDGs), khususnya di Bidang Air minum. Tingkat pelayanan air minum di Indonesia saat ini baru mencapai 56% penduduk, dan tahun 2015 diharapkan dapat mencapai 68%, sesuai dengan  target yang telah ditetapkan.

“Walaupun saat ini Pemerintah Indonesia menghadapi beberapa kendala, seperti tingkat urbanisasi yang tinggi, tingkat kebocoran air yang tinggi, kualitas inftastruktur yang belum sepenuhnya memenuhi standar teknis yang ditetapkan, namun Pemerintah Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk mencapai target tersebut,” tutur Menteri PU.

Pinjaman dari Pemerintah Hungaria ini akan dimanfaatkan hingga Tahun 2015 dengan masa pinjaman selama 19,5 tahun dan Grace Period selama 2 tahun. Lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan dalam memanfaatkan pinjaman ini adalah pembangunan unit air baku, pembangunan unit pengolahan dengan kapasitas 10-50 liter per detik, serta pembangunan jaringan distribusi utama.

Ketika mendampingi Menteri PU dalam menghadiri Budapest Water Summit, Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Imam S. Ernawi menjelaskan bahwa untuk mendapatkan fasilitas pembangunan SPAM IKK ini pemerintah daerah harus memiliki beberapa kriteria kesiapan, antara lain: ketersediaan sumber air baku sepanjang tahun, memiliki tingkat minat yang tinggi dari masyarakat, tersedianya DED (Detail Engineering Desain), lahan dan alokasi dana DDUB (Dana Daerah Urusan Bersama) pada APBD untuk pengoperasi dan pemeliharaannya.

“Di samping itu, pemerintah daerah juga harus menyepakati perjanjian dengan Pemerintah Pusat dalam menyediakan dana APBDnya bagi pembangunan unit distribusi dan retikulasi-nya”, demikian papar Imam.

Dengan terealisasinya pinjaman ini, maka sebanyak 240.000 jiwa masyarakat berpenghasilan rendah di Jawa dan Sumatera akan menikmati pelayanan air minum pada tahin 2015, yang akhirnya akan memperbaiki tingkat kesehatan masyarakat secara umum.

Anggota Delegasi Republik Indonesia yang turut menyertai Djoko Kirmanto di Budapest Water Summit 2013, antara lain Direktur Jenderal Cipta Karya Imam S. Ernawi,  Direktur Bina Program DJCK Antonius Budiono, Direktur Pengembangan Air Minum DJCK Danny Sutjiono, Sesditjen SDA Mudjiadi, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian PU Danis H. Sumadilaga, serta Duta Besar RI untuk Hungaria Maruli Tua Sagala.

Peserta DELRI lainnya antara lain, Agus Ahyar dan Darmawel Umar (Dit. PAM, DJCK), Febri Iman Harta (Kepala BWS Maluku Utara), Eka Nugraha Abdi (Ditjen SDA), dan Zavi Azzaino (Biro PKLN Setjen). (DAS)

Pusat Komunikasi Publik

091013

Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR
Facebook: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Twitter: @kemenpu
Instagram: kemenpupr
Youtube: kemenpu
#SigapMembangunNegeri