BPPSPAM SOSIALISASIKAN GOVERNMENT SUPPORT SPAM UMBULAN

BPPSPAM SOSIALISASIKAN GOVERNMENT SUPPORT SPAM UMBULAN

Untuk mensinergikan parastakeholder dalam proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan, Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyelenggarakan lokakarya untuk mensosialisasikan peran government support dalam proyek yang melibatkan lima kabupaten/kota itu di Surabaya, Senin (24/10).

Acara yang dibuka oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf ini dihadiri oleh Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono, Kepala BPPSPAM Rachmat Karnadi, perwakilan dari Kemenkeu, PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI), PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), serta para peserta dari unsur Pemda dan PDAM dari Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kota Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo.

Kepala BPPSPAM Rachmat Karnadi mengatakan, proyek SPAM Umbulan ini merupakan proyek besar, baik dari segi anggaran maupun kompleksitasnya. Sebagai salah satu proyek show case kerjasama pemerintah swasta (KPS), pemerintah  merasa perlu melakukan government support dalam proyek ini.

Menurut Rachmat, government support yang diberikan adalah berupa fasilitasi  pendampingan  dan juga garansi kepada investor. Fasilitasi pendampingan yaitu berupa pembuatan rencana bisnis yang dilakukan oleh PT. SMI yang ditunjuk Kementerian Keuangan, menyangkut kelayakan proyek, nilai investasi, nilai jual air, dan alternatif bentuk kerjasama dengan investor swasta. Sementara itu, untuk menalangi apabila pemda mengalami gagal bayar,  akan dijamin oleh PT. PII selaku lembaga penjaminan.

Tujuan dari lokakarya ini adalah untuk menyamakan persepsi para stakeholder bahwa ada fasilitasigovernment support yang bertujuan untuk meyakinkan investor. Hal ini  yang belum banyak dipahami  oleh para stakeholder. Sehingga, tidak benar jika ada berita bahwa pemerintah pusat melakukan intervensi terhadap proyek Umbulan. Kita ini melakukan pendampingan, bukan intervensi, kata Rachmat.

Sementara itu, Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono menegaskan, kehadiran government support seperti fasilitasi dari PT. SMI, PT. PII dan BPPSPAM adalah dalam rangka meminimalisir resiko kontrak program KPS Umbulan ini.

Ia mencontohkan pengelolaan air di DKI Jakarta yang dikelola oleh swasta. Menurut Budi, terdapat dilema yang dialami oleh Pemprov DKI Jakarta terkait dengan kondisi pengelolaan air yang terus menurun, dimana jika Pemprov DKI terus melakukan kontrak, maka akan mahal cost yang diberikan, sementara jika putus kontrak, cost- nya juga akan  mahal.

Resiko-resiko seperti ini yang kita minimalisir agar tidak terjadi di Proyek Umbulan. Untuk itu perlu adanya government support dan pemerintah melalui Ditjen Cipta Karya dan BPPSPAM siap mendampingi pelaksanaan proyek ini, kata Budi.

Sebagai informasi, Proyek SPAM Umbulan ini akan melibatkan lima daerah yaitu, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Surabaya, Gresik dan Sidoarjo. Mata air Umbulan yang terletak di Kabupaten Pasuruan ini memiliki debit air 4.000 liter/detik dan mampu melayani sekitar 1,6 juta jiwa atau 400 ribu Sambungan Rumah (SR) di lima kabupaten/kota di Jawa Timur dengan nilai proyek mencapai Rp 1,8 triliun. Progres terakhir saat ini sudah sampai pada tahap prakualifikasi dan telah ada empat konsorsium yang lolos tahap ini. Awal November nanti dijadwalkan sudah ada kesepakatan bersama antara kelima pemda dengan PT. SMI.(dvt)

Pusat Komunikasi Publik

251011

Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR
Facebook: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Twitter: @kemenpu
Instagram: kemenpupr
Youtube: kemenpu
#SigapMembangunNegeri