BPPSPAM Sarankan Semua Proyek Hibah Harus Terkoordinasi

Masih kurangnya kinerja pelayanan air minum yang dilakukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Indonesia menarik banyak donor dari negara lain untuk memberikan dana hibah. Sayangnya pemberian dana hibah tersebut belum merata diberikan kepada Pemerintah daerah (pemda) yang PDAMnya memang layak diberikan dana hibah.

BPPSPAM berharap ke depan, donor pemberian dana hibah terutama di sektor air minum dapat dikoordinasikan ke BPPSPAM sehingga dapat dimanfaatkan oleh PDAM yang tepat untuk memberikan peningkatan layanan air minum di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota BPPSPAM unsur Profesi, Poppy Indrawati Janto ketika menerima kunjungan konsultasi dari Royal HaskoningDHV sebagai konsultan pelaksana program Desain Hibah Berbasis Kinerja/ Performance Based Grant (PBG) dari Kemitraan Indonesia Australia (KIAT) di kantor Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) pada Senin (27/08/18).
|
“Sebelum menyusun daftar PDAM yang akan dijadikan lokasi pilot project, sebaiknya pihak KIAT melakukan koordinasi dengan pihak lain yang memiliki program bantuan untuk PDAM seperti IUWASH Plus dan lembaga negara donor lain sehingga PDAM tidak mendapat 2 (dua) kali bantuan program yang sama.”ujar Poppy. Poppy juga berharap dana bantuan hibah diproritaskan untuk membantu PDAM yang kinerjanya Kurang Sehat atau Sakit sehingga perbaikan pelayanan air minum dapat terjadi di seluruh wilayah Indonesia.

Team Leader Konsultan Royal HaskoningDHV, Chris Sanderman menyampaikan bahwa program Desain Hibah Berbasis Kinerja adalah pemberian hibah berbasis kinerja yang bertujuan untuk mengukur besaran investasi yang diberikan Pemerintah Daerah kepada PDAM. Besaran hibah Desain Hibah Berbasis Kinerja yaitu sebesar AUS$ 14 juta dalam rentang tahun 2019 – 2021. Dana dari Desain Hibah Berbasis Kinerja ini dapat dimanfatkan Pemda/PDAM untuk melakukan penurunan tingkat kehilangan air/ Non Revenue Water (NRW) dan peningkatan efisiensi energi.

Adapun prasyarat bagi Pemda/PDAM yang akan untuk mengikuti skema hibah berbasis kinerja ini adalah opini Pemda harus yang berminat memiliki Opini audit Wajar Tanpa Pengecualian, sedangkan bagi PDAM adalah Wajar Tanpa Pengecualian atau Wajar dengan Pengecualian. Dalam rangka penurunan NRW, PDAM dan Pemda diharapkan untuk untuk melakukan pemasangan water meter induk, mengganti water meter pelanggan, membangun District Meter Area (DMA), memasang reducing valve, mengganti pipa yang bocor/ tua. Sedangkan dalam rangka meningkatkan efisiensi energi PDAM dan Pemda harus menyediakan reservoir penampungan, mengganti pompa distribusi dan memasang variabel speed drive.

Sejauh ini, KIAT telah memiliki daftar nama PDAM tentative yang akan dijadikan pilot project untuk pelaksanaan Desain Hibah Berbasis Kinerja. Pemilihan nama PDAM ini didasarkan kepada Pengukuran hibah berbasis kinerja yang diukur melalui 4 indikator utama yaitu aspek Pemerintah Daerah, Keuangan, Efisiensi operasional PDAM dan Kualitas pelayanan. Chris berharap, BPPSPAM dapat memberikan saran dan masukannya leih lanjut dalam pelaksanakan program Desain Hibah Berbasis Kinerja ini.

Kepala Bagian Dukungan Teknis BPPSPAM, Oscar R. H. Siagian menyampaikan bahwa untuk mendapatkan dana hibah berbasis kinerja sebaiknya dipilih PDAM yang mempunyai jumlah sambungan rumah < 30.000 SR, nilai NRW > 33% dan Biaya energi > Rp 600/m3. Advisory BPPSPAM Budi Sutjahjo menambahkan usulan pemilihan PDAM yang memiliki pelanggan dibawah 30.000 SR karena PDAM yang memiliki pelanggan dengan skala yang lebih besar dari 30.000 SR lebih berpotensi mengikuti skema pembiayaan alternatif lain. Selain itu mengingat fokus utama dalam konsep PBG ini adalah penurunan NRW dan peningkatan efisiensi penagihan maka perlu untuk mendetilkan cara pengukuran baseline dan cara reiumbursement dalam hibah. (el/Elz)

Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR
Facebook: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Twitter: @kemenpu
Instagram: kemenpupr
Youtube: kemenpu
#SigapMembangunNegeri