|

Saran Dan Pengaduan


|6409| 06 04 2017Rolan Mediana Silaban
Perihal : Bertanya
Selamat siang Pak/Bu staff yang berhak membaca pesan ini. Saya Mediana Freshgraduate teknik sipil saya mau bertanya apakah ada lowongan di kementrian PU buat saya entah sebagai staff / apapun yang bisa untuk seorang Freshgraduate saya sedang sangat butuh pekerjaan. Saya mau jadi staff biasa aja juga gapapa pak/bu.. Mohon di respon pak/Bu. Terimakasihhhh banyakkk:(
Jawaban :Sdr. Rolan Mediana Silaban, Yth. Terkait pertanyaan saudara, dapat kami sampaikan bahwa untuk rekrutmen pegawai di Kementerian PUPR diselenggarakan oleh Panitia Seleksi Nasional Penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) Kementerian PAN&RB; serta dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.

Informasi mengenai Rekrutmen CPNS tersebut selalu diumumkan secara terbuka di website Kementerian PUPR (www.pu.go.id), dan di website Kementerian PAN&RB; (www.menpan.go.id)
Silakan saudara untuk selalu mengecek di website kementerian PUPR maupun Kementerian PAN&RB;, untuk berita-berita ter-update termasuk informasi rekrutmen CPNS.


Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.(Subbag. Pelayanan Informasi Publik, Biro Komunikasi Publik)
|6396| 28 03 2017ARIFIN
Perihal : Pengaduan perumahan subsidi
Salam sejahtera KPUPRRI
singkat cerita pada des 2016 saya melakukan booking fee di sebuah developer swasta yg menyediakan rumah subsidi dg nilai rumah subsidi 116jt, tetapu ada biaya peningkatan mutu 35jt bisa tempo 6bulan dan belum bphtb dan balik nama,

Kemudian pada tahun 2017 ini harga standard perumahan subsidi 123jt pertama saya seneng karena nilai investasi saya 2 bulan naik 7jt, beberapa bulan berjalan sampai bulan maret saya mendapat brosur dg harga baru 2017, saya kaget karena yg saya pikir investasi cerdas ternyata dipermainkan developer, jadi di tahun 2017 harga 123jt saya pikir peningkatan mutunya sama dg tahun 2016 35jt, ternyata justru turun mnjadi 26jt,

Apakah ada peraturan jika developer bebas pasang tarif peningkatan mutu?
Apakah ini bisa dilaporkan kasus penipuan? Kerugian konsumen?

Terimakasih
Jawaban :Sdr. Arifin, Yth. Terimakasih atas pengaduan yang saudara sampaikan. Menindaklanjuti pengaduan Saudara, terkait permasalahan peningkatan mutu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak mengatur kebijakan mengenai peningkatan mutu, dikarenakan dengan adanya peningkatan mutu maka akan meningkatkan harga rumah menjadi diatas batas atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 552/KPTS/M/2016 tentang Batasan Penghasilan Kelompok Sasaran KPR Bersubsidi, Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak dan Satuan Rumah Sejahtera Susun, serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan. Maka dari itu kami sarankan untuk tidak membeli rumah secara KPR bersubsidi untuk unit-unit rumah yang dijual dengan biaya peningkatan mutu karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun sesuai dengan pengakuan yang Saudara jelaskan dalam pengaduan Saudara, dapat kami informasikan bahwa rumah bersubsidi tidak ditujukan untuk investasi sesuai dengan ketentuan dan sanksi yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2016 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52
(1) Debitur/nasabah wajib memanfaatkan rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun sebagai tempat tinggal atau hunian.
(2) Debitur/nasabah yang tidak memanfaatkan rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara terus menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dilakukan pemberhentian KPR bersubsidi oleh Bank Pelaksana.
(3) Debitur/nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengembalikan dana kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh melalui Bank Pelaksana.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.(Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Pembiayaan Perumahan)
|6392| 20 03 2017dedy setiyadi
Perihal : bantuan uang muka(bum) pembelian rumah subsidi
Selamat siang.
Saya ingin menanyakan tentang bantuan uang muka untuk perumahan subsidi. . Dimana saya baru mengetahui dan mendapatkan informasi tentang perihal pemerintah mengelurakan bantuan uang muka.
Disini saya sebagai debitur dari bank btn yg membeli rumah flpp pada bulan Desember 2015 dan sudah terealisasi. Yg saya mau tanyakn untuk bantuan uang muka . Kenapa saya tidak mendapatkan nya Bum tsb. Dan kenapa saya tidak mendaptkan info BUM pada saat itu. Dan apakah untuk sekarng saya masih bisa mengajukan BUM tsb.

Terimakssih.
Salam sejahtera.
Jawaban :Sdr. Dedy Setiadi, Yth. Terimakasih atas pengaduan yang Saudara sampaikan. Menindaklanjuti pengaduan Saudara dapat kami sampaikan bahwa terkait pengajuan SBUM hanya bagi para debitur yang penandatanganan akad KPR bersubsidi dilakukan setelah terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2016, Yaitu pada tanggal 14 Juni 2016.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.(Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Pembiayaan Perumahan)
|6390| 18 03 2017Adi
Perihal : Bea pmsangan listrik
Mhon infox apa benar perum prog jokowi biaya box mteran dn vocer perdana dbebankn pembeli. Karena di perum GREEN VALLEY, BUM konsumen dtahan utk dipotong biaya psang box dn vocer perdana PLN.
Jawaban :Sdr. Adi, Yth. Terimakasih atas pengaduan Saudara. Menindaklanjuti pengaduan Saudara dapat kami sampaikan beberapa kemungkinan penyelesaian permasalahan beserta dasar hukumnya sebagai berikut :

A. Dasar Hukum
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2016
B. Jawaban:
1. Pada dasarnya, SBUM diberikan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah agar dapat meringankan beban biaya uang muka pembelian rumah secara KPR Subsidi.
2. Adapun tata cara pengajuan SBUM adalah dengan Saudara membuat surat pengakuan hutang kepada developer yang akan menjadi dasar pembayaran SBUM yang Saudara ajukan.
3. Dengan kata lain, SBUM tidak bersifat rembes atau menggatikan uang Saudara yang telah Saudara serahkan kepada pengembang sebagai uang muka pembelian rumah KPR bersubsidi.
4. Adapun jika Saudara sanggup membayar uang muka pembelian rumah secara KPR, maka Saudara tidak masuk ke dalam kategori yang layak mendapatkan dana SBUM.
5. Jika, Saudara mengikuti prosedur pengajuan SBUM sesuai dengan aturan yang berlaku, maka tidak akan terjadi permasalahan pemotongan dana SBUM sebagaimana Saudara laporkan.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.(Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Pembiayaan Perumahan)
|6388| 14 03 2017Hestiana alin
Perihal : subsidi perumahan
Saya pengguna subsidi perumahan rakyat yg akad kreditnya di laksanakan pada bulan desember 2014 dgn bunga 7'25%. Dan saya dapat pemberitahuan bahwasanya subsidi tersebut akan di cabut dgn alasan rumah kosong. Padahal sejak akad kredit saya telah menghuni rumah tersebut. Yang saya ingin tanyakan bagaimana cara mengkonfirmasi kesalahan survei trsbt karna spada thun 2016 telah saya confirmasikan pada pihak bank btn dan apabila terjadi kesalahan pada survei bagaimanakah cara memperbaikinya/ cross cek ulang
Jawaban :Sdri Hestiana Alin, Yth. Terimakasih atas pengaduan yang Saudari sampaikan. Menindaklanjuti pengaduan Saudara, sebelumnya kami memohon maaf atas kesalahan survey yang telah dilakukan, dapat kami informasikan terkait konfirmasi kesalahan survey dimaksud dapat dilakukan ke bank tempat anda melakukan KPR dengan melampirkan bukti-bukti bahwa Sdri telah menghuni rumah dimaksud, setelah Sdri mengonfirmasikan kesalahan tersebut kepada pihak bank, maka pihak bank akan memberikan informasi kepada kami.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.(Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Pembiayaan Perumahan)
|6379| 08 03 2017
Perihal : Biaya Tambahan Hooh Rumah Subsidi
Kepada Yth Dirjen Penyediaan Perumahan Rakyat,
Saya Sera Yolanda, ingin bertanya sekaligus membutuhkan informasi terkait rumah subsidi yang saya beli di wilayah Parung Panjang (Bogor) dengan kondisi sbb:
a. Saya menerima brosur yang mengiklankan rumah subsidi seluas 25/60 di daerah Parung Panjang, dari tenaga pemasar lepas sekitar pertengahan 2015. Dalam brosur tercantum harga rumah tsb Rp 126.500.000 termasuk spesifikasi rumah, nomor telepon tenaga pemasar lepas, dan biaya tambahan hook sebesar Rp 10.000.000 (sehingga harga rumah menjadi Rp 136.500.000).
b. Saat itu diinformasikan untuk mengunci harga (sebelum harga naik), saya harus segera membayar "booking fee" sebesar Rp 1.000.000 (lunas pada 21/11/2015) dan melunasi DP sebesar Rp 5.325.000,00 paling lambat 31 Desember 2015 (lunas pada 11/12/2015), dan telah memenuhi persyaratan administratif yang diminta oleh pihak pengembang. Beberapa bulan kemudian, saya diundang untuk memilih unit. Saya memilih unit H2 nomor 7 (posisi hook, tapi tidak diberi jawaban berapa meter kelebihan tanah hook karena site plannya masih belum jelas), dengan konsekuensi membayar biaya tambahan hook sebesar Rp 10.000.000 paling lambat akhir Mei 2016. Saya setuju dan membyarnya pada 30 April 2016 dan lunas pada 28 Mei 2016. Saat itu sama sekali tidak ada diinformasikan apapun tentang adanya biaya2 lain utk hook (hanya biaya2 notaris, BPHTB, dsb), bahkan beberapa kali kami berkunjung ke kantor developernya hanya sekedar untuk memfollow up progress rumah, karena sudah hampir setahun perumahannya belum juga dibangun, dan setiap kami berkunjung tidak ada diinformasikan apapun mengenai biaya tambahan lainnya utk posisi hook.
c. Pada Februari 2017, saya kembali mengunjungi kantor pengembang. Tiba2 saya dapat informasi kalau lokasi unit saya dipindah sepihak menjadi unit F4 No. 1 karena adanya perubahan "site plan".
Tidak cukup sampai di situ, saya juga diminta biaya kelebihan tanah sebesar Rp 1.500.000,00/m2 untuk unit pojok di mana kelebihan tanah mencapai 30m2 (total Rp 45.000.000 + biaya hook Rp 10.000.000 yg sudah lunas). Pihak pengembang juga menunjukkan brosur baru tertanggal 10 Februari 2016 yang memuat informasi harga rumah terbaru dan penambahan di samping biaya hook, ada tambahan biaya kelebihan tanah. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, otomatis harga rumah menjadi Rp 126.500.000 + booking fee Rp 1.000.000 + Rp 55.000.000 (biaya posisi + kelebihan tanah) = Rp 182.500.000.

Saya ingin bertanya:
1. Apakah wajar jika pengembang tiba2 menambahkan harga sepihak dan mendadak setelah hampir setahun kami melunasi semua biaya2 yang diminta? Mengingat seharusnya pelunasan DP+biaya hook awal mengikat pihak pengembang dan saya terhadap seluruh penawaran yang tertuang di dalam brosur lama
2. Apakah ada batasan harga maksimal untuk harga jual rumah subsidi di daerah Parung Panjang- Bogor, termasuk biaya hook? Mohon diinformasikan juga peraturan yang berlaku
3. Kepada siapa atau lembaga apakah saya dapat meminta bantuan perlindungan hukum untuk mempertahankan kesepakatan yang telah mengikat sejak uang muka dilunasi?

Terimakasih atas perhatian, informasi, dan jawaban yang sekiranya akan memprjelas permasalahan yang saya alami.
Jawaban :Sdr, Yth. Terimakasih atas pengaduan yang Saudara sampaikan. Menindaklanjuti pengaduan Saudara dapat kami sampaikan beberapa kemungkinan penyelesaian permasalahan beserta dasar hukumnya sebagai berikut :
1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (selanjutya disebut UU PKP) telah mengatur mengenai PPJB yang merupakan singkatan dari Perjanjian Pendahuluan Jual Beli, adapun yang dimaksud PPJB adalah kondisi dimana Sdri sebagai calon pembeli melakukan sebagian pembayaran terhadap unit rumah yang belum terbangun sepenuhnya.
Adapun aturan mengenai PPJB adalah sebagai berikut :
Pasal 42 ayat (2) UU PKP mengatur :
2) Perjanjian pendahuluan jual beli dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas :
a. status pemilikan tanah;
b. hal yang diperjanjikan;
c. kepemilikan izin mendirikan bangunan induk;
d. ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan
e. keterbangunan perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen).
Adapun dalam pengetian dari “hal yang diperjanjikan” tertuang dalam penjelasan UU PKP yang berbunyi :
Yang dimaksud dengan “hal yang diperjanjikan” adalah kondisi rumah yang dibangun dan dijual kepada konsumen, yang dipasarkan melalui media promosi, meliputi lokasi rumah, kondisi tanah/kaveling, bentuk rumah, spesifikasi bangunan, harga rumah, prasarana, sarana, dana untilitas umum perumahan, fasilitas lain, waktu serah terima rumah, serta penyelesaian sengketa.
Dan bagi para pelaku pembangunan yang melanggar Pasal 42 UU PKP sebagaimana dimaksud diatas diancam dengan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 151 UU PKP yang berbunyi :

Setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan, dipidana dengan pidana denda oaling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa membangun kembali perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan.
Sesuai dengan aturan dalam UU PKP sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka Sdri dapat mengajukan permasalahan ini ke pihak yang berwajib dengan dasar aturan sebagaimana disebutkan diatas, dengan terlebih dahulu mengadakan musyawarah dengan pihak pelaku pembangunan untuk menemukan win-win solution.
Terkait batasan harga rumah bersubsidi di seluruh wilayah Indonesia, diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 552/KPTS/M/2016 Tentang Batasan Penghasilan Kelompok Sasaran KPR Bersubsidi, Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak dan Satuan Rumah Sejahtera Susun, serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan, untuk wilayah Kabupaten Bogor tergolong dalam wilayah JABODETABEK pada tahun 2016 paling tinggi seharga Rp 133.500.000
Adapun terkait pembelian kelebihan tanah atau hook tidak diperkenakan bagi rumah bersubsidi, dikarenakan jika Sdri mampu membayar biaya kelebihan tanah maka Sdri tidak lagi dikategorikan sebagai Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang menjadi target dari rumah bersubsidi, dan secara perhitungan, harga rumah yang ditambahkan dengan harga kelebihan tanah akan melebihi harga jual rumah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri tersevut diatas.
Maka, dapat kami sarankan untuk tidak membeli rumah dengan kelebihan tanah bagi rumah bersubsidi karena akan menjadi permasalahan dikemudian hari. Dari beberapa kasus yang telah dialami oleh para pembeli rumah bersubsidi, subsidi para pembeli rumah bersubsidi dengan kelebihan tanah dicabut oleh pihak perbankan karena dianggap tidak layak mendapatkan subsidi dari pemerintah setelah mendapatkan pemerikasaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

3. Kami sarankan untuk tidak melanjutkan kesepakatan Sdri dengan pihak pelaku pembangunan dikarenakan kesepakatan tersebut telah melanggar aturan-aturan mengenai rumah bersubsidi.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.(Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Pembiayaan Perumahan)
|6368| 20 02 2017Hari susianto
Perihal : Pengaduan
Kenapa sekarang khususnya d wilayah sidoarjo yg tanahnya gemahripa kog begitu mudahnya para pejabat pemerintah memberi ijin perumahan ataupun tanah kavling? Apa memang benar masyarakat sidoarjo uda sangat membutuhkn hal tersebut? Sy perhatikan dmn mn begitu menjamurnya tanah kavling dan perumahan sedangkan yg dpakai itu kebanyakan tanah pertanian yg subur dan pngairan yg begituterjangkau apa lama2 lahan prtanian d sidoarjo g akan hbs... Sedangkn kita tau sidoarjo adalah kota delta apa nti kedepan kita g selalu kbanjiran dgn resapan yg minim dan sampah yg makin menumpuk... Mudah2 dgn seklumit pengaduan ini mhn bg pejabat semua memperhatikan hal tersebut dan mempertimbangkan lg bila memberikan ijin peruntukan lahan tuk dijadikan perumahan maupun kavling yg pastinya krg brmanfaat bg warga lokal khususnya. Warga sidoarjo umumnya wong kita tau semua d sidoarjo kota jk ada hujan maksimal 2 jm aj maka akan terjadi banjir dmn mn. Sekian mhn perhatian dan tindakan baiknya sekian wassalam...
Jawaban :Sdr. Hari Susianto, Yth. Terimakasih atas pengaduan yang Saudara sampaikan. Menindaklanjuti pengaduan Saudara dapat kami informasikan sebagai berikut:
1. Kewenangan untuk memberikan izin pembangunan perumahan di Kabupaten Sidoarjo, yang salah satunya termasuk tanah kaveling di atas tanah pertanian, sepenuhnya berada di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Pemberian izin pembangunan perumahan juga tetap memperhatikan RTRW Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (sesuai dengan Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029)

3. Dalam hal pembangunan perumahan di atas tanah pertanian, apabila dalam RTRW lokasi tersebut diperuntukkan sebagai lahan pertanian maka pemberian izin pembangunan perumahan tersebut tidak sesuai dengan RTRW dan perlu dikenakan sanksi. Tetapi apabila dalam RTRW lokasi tersebut di peruntukkan sebagai lokasi perumahan, maka pemberian izin pembangunan perumahan tidak melanggar RTRW.

4. Kebutuhan akan lahan untuk hunian di Kabupaten Sidoarjo saat ini mungkin sudah meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan jumlah lahan yang tidak bertambah.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.(Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Penyediaan Perumahan)
|6365| 10 02 2017Jeni Yusup
Perihal : pemukiman
Kepada Bapak/Ibu Yang Terhormat.
saya ingin bertanya apakah rumah saya masih bisa mendapat bedah atau bantuan dari pemerintah untuk menjadikan rumah ini layak huni.
mungkin letak rumah saya berada diantara rumah para pejabat prov, pns, polri atau tni..
tapi disekitan mereka yang berpunya terdapat juga saya atau kami yang masih membutuhkan bantuan anda.
mungkin sekian yg bisa saya tanyakan mohon maaf apabila saya mengirim ini di kotak saran karena saya tidak tahu harus kmna mengirimnya.
sekian dan terima kasih.
Jawaban :Sdr. Jeni Yusup, Yth. Terima kasih atas pengaduan yang Saudara sampaikan. Menindaklanjuti permasalahan yang Saudara sampaikan, dapat kami informasikan sebagai berikut:
1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, untuk pengusulan calon lokasi BSPS (desa/ kelurahan) diusulkan oleh Bupati/Walikota kepada Pemerintah Pusat untuk ditetapkan sebagai lokasi BSPS melalui Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Adapun kriteria calon penerima BSPS adalah sebagai berikut:
a. Warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
b. Memiliki atau menguasai tanah (dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas), tanah tidak dalam sengketa dan lokasi tanah sesuai tata ruang wilayah;
c. Belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
d. Belum pernah memperoleh BSPS dari pemerintah pusat;
e. Berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum provinsi setempat;
f. Diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya;
g. Bersedia membentuk kelompok dan
h. Bersedia membuat pernyataan.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih. (Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Penyediaan Perumahan)
|6357| 02 02 2017Hamonangan Tampubolon
Perihal : Pengaduan tentang perumahan subsidi
Di Perumahan Pangauban Silih Asih Batujajar Bandung Barat,kami sewaktu akad menandatangani bahwa DP adalah 6jt,dan bank berpesan apabila ada seseorang yang datang dan menanyakan hal tersebut,kami di minta untuk tetap menjawab DP 6 jt,padahal kami di suruh membayar 15jt,mohon di jelaskan bapak/ibu,ada apa dengan semua ini,mohon di jelaskan bagaimana sih subsidi rumah MBR itu.
Terima kasih
Jawaban :Sdr. Hamonangan Tampubolon, Yth. Terimakasih atas pengaduan Saudara. Sehubungan dengan pengaduan Saudara dapat kami sampaikan bahwa terkait uang muka merupakan hasil pengurangan dari harga rumah dengan appraisal KPR dari pihak bank, terhadap pengaturan besarnya sepenuhnya diserahkan kepada pihak Bank Penyalur,
Sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 552/KPTS/M/2016 tentang Batasan Penghasilan Kelompok Sasaran KPR Bersubsidi, Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak dan Satuan Rumah Sejahtera Susun Serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka, untuk daerah Jawa Barat pada tahun 2016 sebesar 116.500.000 rupiah sedangkan pada tahun 2017 adalah sebesar 123.000.000 rupiah.
Dari harga sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri tersebut diatas maka Saudara dapat melakukan pengecekan dengan menjumlahkan besaran uang muka saudara ditambah dengan besaran nilai KPR saudara.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami megucapkan terimakasih (Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Pembiayaan Perumahan)
|6343| 31 01 2017
Perihal : tentang dana bantuan subsidi dp untuk flpp sebesar 4.000.000
Dana bantuan subsidi dp sebsar 4 jt sudh msuk rekening.dari pihak bank memindah buku. Konfirmasi dari bank penjamin dana tersebut dapat diambil ke pihak developer namun setelah saya kedeveloper pihak mereka mengatakan dana belum turun dari pusat.apakah bnar?Bagaimana cara mencairkan dana tersebut??? Mohon konfirmasinya
Jawaban :Sdr, Yth. Terimakasih atas pengaduan yang Saudara sampaikan. Sehubungan dengan pengaduan Saudara dapat kami sampaikan bahwa terkait dana DP yang saudara maksud disebut dengan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) yang penyalurnya kepada pelaku pembangunan melalui Bank Penyalur. Maka dari itu, Saudara sebagai debitur bank tidak menerima fasilitas SBUM dimaksud dalam bentuk uang cash namun berupa pengurangan uang muka.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami megucapkan terimakasih (Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Pembiayaan Perumahan)
Halaman :  1 2 >