|

Saran Dan Pengaduan


|6623| 30 10 2017Jonny
Perihal : Pekerjaan penggalian dan perbaikan trotoar
Saya mau komplain bahwa wilayah tanjung duren raya, jakarta barat sampe hari ini penggalian dan perbaikan trotoar belum selesai. Hari ini sudah tgl 30 oktober, yang di janjikan mandor adalah selesai akhir bulan. Bilang nya kerja 24 jam tapi orang yang kerja hanya berapa orang. Dengan logika tidak akan selesai akhir bulan. Tolong di percepat. Rumah warga tidak bisa keluar mobil 2-3 minggu. Terima kasih
Jawaban :Sdr. Jonny, Yth. Terimakasih atas pengaduan yang Saudara sampaikan. Menindaklanjuti pengaduan Saudara dapat kami sampaikan bahwa terkait hal tersebut dapat disampaikan kepada pemerintah daerah/ Dinas PU yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. (Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Ditjen Bina Marga)
|6621| 30 10 2017Arya Asi
Perihal : Kualitas Rumah Subsidi
Pagi Bpk/ibu Kemenpera RI,,
Sy mewakili istri selaku nasabah BTN Perum Villa Cikarang Indah. Mhn bantuannya utk menegur atau memberikan sanksi atas kualitas bangunan kepada pihak pengembang. Sy dan istri sungguh kaget hsl banguan kualitas bangunan Program Pak Jokowo Sejuta Rumah sangat buruk. Rumah itu kami bayar dn cicil tidak murah bgmn kami mau tempati kalau kondisi rmh tdk layak, blm terima kunci saja rmh sdh rusak. Mhn bantuannya bpk/ibu trima kasih.
Jawaban :Sdr.Arya Asi Terimakasih atas pengaduan yang Saudara sampaikan. Menindaklanjuti pengaduan Saudara dapat kami sampaikan bahwa:

1) Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 sebagaimana diubah nomor 26/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Bahwa pada Pasal 25 (1) Bank Pelaksana harus melakukan verifikasi dan bertanggungjawab atas ketepatan kelompok sasaran KPR Sejahtera secara legal formal;

2) Ayat (2) huruf c Pemeriksaan fisik bangunan rumah prasarana dan sarana serta utilitas umum;

3) Sebelum dilakukan akad kredit, seharusnya fisik bangunan telah berfungsi;

4) Kami sarankan Saudara Arya Arsi berkoordinasi dengan Developer, Bank Pelaksana dan PPDPP terkait kondisi keadaan prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan tersebut dan apabila Saudara merasa dirugikan, silakan melaporkan kepada pihak yang berwajib.

5) Alamat korespondensi Pusat Pengelolaan DAna Pembiayaan Perumahan (PPDPP) adalah unit organisasi pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas melaksanakan operasionalisasi Kebijakan Kementerian PUPR di bidang Pembiayaan Perumahan yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan alamat Jl. Falatehan II No.27 Melawai-Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Tlp. 021-27510964.


Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.(Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Pembiayaan Perumahan)
|6620| 29 10 2017Asih Kurniawati
Perihal : Saran
Saya ingin memberikan beberapa saran, tolong agar pemasangan traffic Light di beberapa ruas jalan yang padat dipercepat. Selain itu pertimbangkan untuk pembangunan jangka panjang seperti pembuatan gorong-gorong khusus untuk kabel optik, telfon dan gas bawah tanah agar tidak terus-terusan membongkar galian, bahkan ini bisa dilakukan lebih dari 2 kali dalam setahun dampaknya terhadap kepadatan lalu lintas. Selanjutnya penanaman pohon disepanjang jalan bukan malah menebangnya, ini dilakukan agar emisi gas tidak langsung menguap ke udara lepas. Lalu saya juga ingin bertanya "apa yang akan pemerintah lakukan jika semua masyarakat Indonesia beralih menggunakan moda transportasi umum?","akan digunakan untuk apa semua kendaraan pribadi rakyat?","akankah pemerintah beli lalu dijadikan bahan baku pembuatan transportasi umum? Atau dijual ke luar negeri? Apa ada yang akan membelinya?" Mengingat jumlah kendaraan pribadi cukupĀ  membludak di masyarakat. Lalu tolong perhatikan jumlah lahan resapan air yang tersedia, tolong jaga dan kalau bisa ditambah. Mengingat jumlah air tawar layak konsumsi semakin menurun tapi jika bisa mengelola air limbah rumah tangga untuk keperluan menyiram tanaman atau minuman ternak, lalu memaksimalkan air laut untuk diubah menjadi air tawar untuk konsumsi harian. Dan pembangunan panel surya dan kincir angin disepanjang pantai, apakah tidak bisa digunakan untuk memperbanyak jumlah listrik yang diproduksi? Ini dapat menambah pasokan listrik dan dapat didistribusikan ke daerah pelosok. Mengingat Indonesia merupakan negara maritim.
Jawaban :Sdr. Asih Kurniawati, Yth. Terimakasih atas Saran dan Pengaduan yang Saudara sampaikan, Akan menjadi perhatian kami. Menindaklanjuti pengaduan Saudara dapat kami sampaikan bahwa terkait Trasportasi merupakan kewenangan dari Kementerian Perhubungan, dan terkait dengan listrik merupakan Kewenangan Kementerian ESDM.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. (Subbag. Pelayanan Informasi Publik, Biro Komunikasi Publik)
|6619| 27 10 2017Adhi indra
Perihal : Pengembang mempermainkan konsumen
Saya dari solo mau mempertanyakan masalah pengembang.krn saya mengambil perumahan bersubsidi di wilayah karanganyar.apa sebelum akad di bank seharus nya rumah itu sudah siap huni?
Dan setelah akad di bank terjadi masalah di bangunan apa komplain konsumen itu karena kesalah pekerjaan pengembang karena harus ganti daun pintu yang tidak bisa presisi tapi sengaja di pasang.apa konsumen harus membayar untuk penggantian daun pintu.padahal unit rumah belum di huni.
Dan janji pengembang tentang spesifikasi unit rumah sama kenyataan berbeda apa kita bisa mengadukan nya...
Dan pekerjaan pemborong perumahan itu kita menanyakan pemborong (cv. ) dengan nama siapa setelah tanyakan pemborong mengaku pekerjaan pembangunan di lakukan oleh adik dan sodara2 pihak mengembang tidak bisa menyebut kan nama pemborong.padahal di perjanjian di bank pemborong pakai nama cv.parahita tpi tidak bisa menyebutkan diman kantor dan alamat cv.parahita.
Terima kasih.
Jawaban :Sdr. Adhi indra, Yth. Terimakasih atas pengaduan yang Saudara sampaikan. Menindaklanjuti pengaduan Saudara dapat kami sampaikan bahwa:

1) Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 21/PRT/M/2016 sebagaimana diubah Nomor 26/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah bahwa pada Pasal 25 (1) Bank Pelaksana harus melakukan verifikasi dan bertanggung jawab atas ketepatan kelompok sasaran KPR sejahtera secara legal formal.

2) Ayat (2) huruf c Pemeriksaan fisik bangunan rumah prasarana dan sarana serta utilitas umum.

3) Sebelum dilakukan akad kredit seharusnya fisik bangunan telah berfungsi.

4) Tidak ada penambahan biaya untuk perbaikan sesuai dengan spesifikasi yang telah diperjanjikan.

5) Kami sarankan Saudara Adhi Indra berkoordinasi dengan Developer Bank Pelaksana dan PPDPP terkait kondisi keadaan prasarana. Sarana dan utilitas umum perumahan tersebut, dan apabila Saudara merasa dirugikan, silakan melaporkan kepada pihak yang berwajib.

6) Alamat korespondensi Pusat Pengelolaan DAna Pembiayaan Perumahan (PPDPP) adalah unit organisasi pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas melaksanakan operasionalisasi Kebijakan Kementerian PUPR di bidang Pembiayaan Perumahan yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan alamat Jl. Falatehan II No.27 Melawai-Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Tlp. 021-27510964.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.(Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Pembiayaan Perumahan)
|6613| 19 10 2017ANDRI KURNIAWAN
Perihal : bantuan uang muka kpr
Selamat sore bpk/ibu, saya mau bertanya soal subsidi bantuan uang muka kpr.pencairannya yang saya tau 3bulan setelah akad kredit, tapi koq sampai sekarang belum di cairkan ya?saya akad kredit dari bulan april.apakah ada permainan dari bank pelaksana atau memang belum di cairkan dari pemerintah?mohon pencerahannya.
Terima kasih.
Jawaban :Sdr. Andri Kurniawan, Yth. Terimakasih atas pengaduan yang Saudara sampaikan. Menindaklanjuti pengaduan Saudara dapat kami sampaikan bahwa:

1) Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2016 ada ketentuan-ketentuan yang dilaksanakan untuk pencairan bantuan SBUM salah satunya verifikasi yang dilakukan oleh Bank Pelaksana untuk itu agar Saudara menanyakan kepada Bank Pelaksana tindak lanjut program tersebut,

2) Untuk informasi lebih lanjut Saudara dapat menghubungi Call Center Bantuan Uang Muka (BUM) pada Nomor 021-27516112

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.(Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Pembiayaan Perumahan)
|6612| 16 10 2017
Perihal : Pertanyaan
Asslmkm bapak dan ibu di kemenpera,saya mau tanya,dlm pekerjaan sebagai fasilitator bsps,apakah kami mendapatkan asuransi jiwa?tlg informasikan.
Jawaban :Sdr, Yth. Terimakasih atas pengaduan yang Saudara sampaikan. Menindaklanjuti pengaduan Saudara dapat kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini belum ada kebijakan terkait asuransi jiwa bagi pelaksana kegiatan BSPS termasuk Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. (Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Ditjen Penyediaan Perumahan).
|6611| 14 10 2017jemy sandi irawan
Perihal : isi surat pernyataan dr bank btn
sebelumnya maaf bpk/ibu yg terhormat sy ingin mempertanyakan peri hal surat yg kami terima dr Bank BTN jember isi surat tersebut adalah ketentuan dari bank dan kami dinyatakan tidak menempati rumah dan diharapkan untuk menempati rumah tsb. padahal kami sudah menempati rumah tsb (perum griya pesona karang rejo blok ii 04 banyuwangi jawa timur) hampir 2 thn dr tanggal 10 januari 2016 sampai sekarang. jadi bagai mana bisa kami dinyatakn tidak menempati rumah tsb. tolong bantuan dan solusinya bpk/ibu. atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih
Jawaban :Sdr. Jemy Sandi Irawan, Yth. Terimakasih atas pengaduan yang Saudara sampaikan. Menindaklanjuti pengaduan Saudara dapat kami sampaikan bahwa:

1) Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada Pasal 24 ayat (1) huruf g butir 3 "akan menghuni rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun sebagai tempat tinggal dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah serah terima rumah yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima.

2) Saudara kami sarankan berkoordinasi dengan Bank Pelaksana.

3) Terimakasih kami sampaikan kepada Saudara Jemy telah memberikan informasi tentang penghunian yang Saudara lakukan dan akan kami sampaikan kepada Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) yang merupakan unit organisasi pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas melaksanakan operasionalisasi Kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di bidang Pembiayaan Perumahan yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.(Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Pembiayaan Perumahan)
|6608| 13 10 2017Bambang Permana Sakti
Perihal : Bantuan kemen PU program subsidi rumah FLPP
Saya PNS golongan III mengambil rumah KPR akad pada bulan Maret 2016. Dapat bantuan subsidi Bapetarum 5.8jt ditransfer ke rekening BTN saya. Waktu ada survei dari PU diberi tahu dapat bantuan 4jt program FLPP kementrian PU tetapi kenapa saya dan beberapa tetangga ada yang tidak menerima. Padahal ada yang menerima total bantuan 9,8jt (Bapetarum 5,8jt dan kementrian PU 4jt). Mohon penjelasan dan bagaimana untuk mendapat bantuan subsidi tersebut. Terima kasih.
Jawaban :Sdr. Bambang Permana Sakti, Yth. Terimakasih atas pengaduan yang Saudara sampaikan. Menindaklanjuti pengaduan Saudara dapat kami sampaikan bahwa:

1) Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada Pasal 37 bahwa kelompok sasaran mengajukan permohonan ke Bank Pelaksana dengan melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut:
A.fotokopi KTP;
B.Surat Keterangan Domisili;
C.fotokopi NPWP;
D.fotokopi SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi;
E.Surat Pernyataan Penghasilan;
F.Surat pernyataan tidak memiliki rumah;
G.Surat pernyataan berpenghasilan tidak melebihi ketentuan batas penghasilan kelompok sasaran akan menghuni rumah tersebut dan tidak akan menyewakan rumah tersebut;
H.Belum pernah menerima subsidi perolehan rumah.

2) Untuk Pegawai Negeri Sipil dapat memperoleh bantuan dari BAPERTARUM dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp. 4.000.000

3) Sesuai persyaratan diatas Saudara dapat membeli rumah dengan KPR Subsidi.

4) Untuk itu kami sarankan Saudara berkoordinasi dengan Developer dan Bank Pelaksana

5) Untuk informasi lebih lanjut Saudara dapat menghubungi Call Center Bantuan Uang Muka (BUM) pada nomor 021-27516112

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.(Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Pembiayaan Perumahan)
|6602| 12 10 2017Andik ari mulyono
Perihal : Peningkatan mutu rumah subsidi
Didaerah gresik, adik saya belu rumah subsidi.
Hrg dibrosur 123jt, tapi marketingnya bilang ada tambahan dana utk peningkatan mutu sebesar 33jt.
Tapi ktika dp dimintai 47jt yg sebelumnya jg minta booking fee 1jt.
Dan ketika dpt spr disana perincian dp rumah 7jt dan peningkatan mutu 33jt jadi totalnya 40jt. Padahal adik saya dimintai 47jt.
Yg saya mau tanyakan apakah dibolehkan pengembang menarik peningkatan mutu spt itu.
Jawaban :Sdr. Andik ari mulyono, Yth. Terimakasih atas pengaduan yang Saudara sampaikan. Menindaklanjuti pengaduan Saudara dapat kami sampaikan bahwa :

1. Ketentuan rumah subsidi diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

2. Diketentuan kami tidak dikenai biaya peningkatan mutu.

3. Terimakasih kami sampaikan kepada Saudara Andik Ari Mulyono telah memberikan informasi tentang adanya praktek pengembalian dana masyarakat yang mengatasnamakan biaya peningkatan mutu.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.(Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Pembiayaan Perumahan)
|6594| 06 10 2017Renni diani
Perihal : Bertanya
Saya mau bertanya tentang bantuan rumah tak layak huni sebesar 15jt rupiah. Sebenarnya yang memutuskan layak apa tidak nya seseorang mendapatkan bantuan tersebut, pemerintah pusat atau pemerintah setempat
Jawaban :Sdri. Renni Diani, Yth. Terimakasih atas pengaduan yang Saudari sampaikan. Menindaklanjuti pengaduan Saudari dapat kami sampaikan bahwa:

1) Program bantuan rumah tak layak huni yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR adalah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau yang biasa disingkat BSPS. Terkait penetapan besaran bantuan, sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016, proses penetapan calon penerima BSPS adalah sebagai berikut:
a. Tim Teknis Kabupaten/Kota dibantu oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap calon penerima bantuan di lokasi yang telah ditetapkan Menteri berdasarkan kriteria penerima BSPS hasil seleksi sesuai format II-3;
b. Calon penerima BSPS yang lolos proses identifikasi dan verifikasi melengkapi persyaratan dministrasi dan menyusun dokumenteknis di damping oleh TFL.
c. Dokumen administrasi dan Dokumen Teknis disusun menjadi proposal.
d. Tim Teknis Kabupaten/Kota melakukan verifikasi proposal dan mengesahkan proposal sesuai format II-4 untuk disampaikan kepada PPK dengan surat permohonan sesuai Format II-5.
e. Proposal disampaikan kepada PPK untuk ditetapkan dalam SK penetapan penerima BSPS sesuai format II-6.

2) Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap tentang prosedur, mekanisme, syarat dan kriteria Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Saudara/idapat mengunduh Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016 pada alamat http://birohukum.pu.go.id/produk-hukum.html#

3) Demikian disampaikan, kami harap Saudari dapat turut serta untuk mensosialisasikan peraturan tersebut dan pentingnya memiliki rumah yang layak huni kepada masyarakat di lingkungan Saudari.

demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. (Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Ditjen Penyediaan Perumahan)
Halaman :  1 2 3 >  Last ›