|

Saran Dan Pengaduan


|6311| 09 01 2017RICKY PRIYATNA
Perihal : BUM bantuan uang muka pemerintah sebesar 4 juta rupiah
Mohon untuk bapak menteri segera mencairkan dana BUM atau bantuan uang muka perumahan subsidi dari pemerintah lewat kebijakan paket ekonomi jilid 13. Terima kasih. Ricky priyatna perumahan permata Nusa indah blok G9 no 32 desa situsari Cilengsih Bogor. . Akad kredit di bulan november 2016 di bank BTN bogor
Jawaban :Sdr. Ricky Priyatna, Yth. Terimakasih atas pengaduan yang Saudara sampaikan. Menindaklanjuti pengaduan Saudara dapat kami sampaikan bahwa terkait Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) untuk Tahun 2017 sampai saat ini sedang dalam proses penyusunan perjanjian kerjasama dengan pihak bank-bank penyalur, setelah seluruh proses perjanjian kerjasama operasional selesai maka Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) akan segera dapat disalurkan.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami megucapkan terimakasih (Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Pembiayaan Perumahan)
|6309| 08 01 2017Bowie Sigit
Perihal : Program Satu Juta Rumah
Mohon jalan keluar
saya seorang developer kecil yang berusaha mendukung program satu juta rumah untuk MBR yg dicanangkan Pemerintah, dari Jakarta sy ke Indonesia Timur tepatnya di Propinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Timur, th 2015.
sy ajukan ijin lokasi seluas 20 hektar dan membebaskan lahan seluas 5 hektar untuk tahap awal, stlh pembebasan sy mengurus legalitas pertanahan dan tlh slesei sampai HGB tetapi proses penerbita IMB hingga saat ini sudah 1 tahun belum selesei padahal retribusi IMB untuk Pemda telah sy seleseikan (bayar) sejak Juni 2016, apa yg harus sy lakukan? Kpd siapa harus melapor? Sy sbg pengusaha sangat dirugikan dgn hal tersebut, apakah Paket Kebijakan Ekonomi Bapak Presiden Jokowi hanya dipandang seremoni oleh pejabat daerah? Apakah program satu juta rumah tidak dikoordinasikan dgn Daerah? Mohon pencerahanya.
karena sy terlanjur membebaskan bbrapa lokasi tanah di Kabupaten lain tp hingga skrg mangkrak karena susahnya birokrasi di daerah.
terimakasih.
Jawaban :Sdr. Bowie Sigit,Yth. Terimakasih atas pengaduan yang Saudara sampaikan. Menindaklanjuti pengaduan Saudara dapat kami informasikan sebagai berikut:
Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung yang berbunyi:

"izin mendirikan bangunan gedung diberikan oleh pemerintah daerah, kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah, melalui proses permohonan izin mendirikan bangunan gedung."

Dapat diketahui bahwa terkait izin mendirikan bangunan gedung (IMB) adalah merupakan kewenangan mutlak dari Pemerintah Daerah, sedangkan kewenangan pemerintah pusat adalah terkait izin bangunan gedung fungsi khusus.
Maka dari itu, dapat kami sarankan Saudara melaporkan pengaduan permasalahan yang Saudara alami ke bagian pelayanan pengaduan masyarakat pada pemerintah daerah tempat Saudara melakukan proses permohonan penerbitan izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami megucapkan terimakasih (Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Pembiayaan Perumahan)
Halaman :