|

Saran Dan Pengaduan


|6505| 02 07 2017Torikomona
Perihal : Bantuan Dana subsidi 4 juta
Saya Torikomona membeli rumah subsidi di Citra raya city Jambi Cluster bukit hijau, dari bulan oktober 2016 sampai saat ini belum menerima dana bantuan subsidi sebesar Rp.4.000.000,- melalu Bank artha graha Jambi.

Mohon bantuan nya pak.
Jawaban :Sdr.Torikomona, Yth. Terimakasih atas pengaduan yang Saudara sampaikan. Menindaklanjuti pengaduan Saudara dapat kami sampaikan bahwa:

1. Pengajuan rumah bersubsidi yang Saudara ajukan pada Bank Artha Graha Jambi Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2016 ada ketentuan-ketentuan yang dilaksanakan untuk pencairan bantuan salah satunya verifikasi yang dilakukan oleh Bank Pelaksana;

2. Untuk itu kami sarankan mohon berkoordinasi dengan Bank Pelaksana, apakah ada hal-hal lain yang menjadi penghambat Saudara memperoleh rumah subsidi;

3. Pasal 47 ayat (3) Dalam hal uang muka yang dipersyaratkan oleh Bank Pelaksana kurang dari yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) seluruh SBUM yang diterima oleh kelompok sasaran digunakan untuk membayar uang muka sehingga mengurangi pokok kredit. Berdasarkan hal tersebut diatas bahwa Bapak Torikomona tidak menerima langsung dana bantuan tersebut tetapi akan dibayarkan melalui pemindah bukuan dari rekening Bapak ke pengembang untuk pengurangan pokok kredit.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.(Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Pembiayaan Perumahan)
|6503| 01 07 2017DAVID EKA SAPUTRA
Perihal : Kerusakan jalan raya yang bergelombang
Selamat malam , saya David dari dampit kab Malang , saya ingin mengadukan perihal jalan raya provinsi yang menghubungkan antara Malang dan Lumajang yang bergelombang kurang lebih hampir 3km , tepatnya di kota dampit menuju kota Turen kab Malang , karena kondisi yang sangat bergelombang mengakibatkan banyak terjadi kecelakaan dan kerusakan pada kendaraan yang melintas , mohon untuk dinas terkait agar segera memperbaiki jalan tersebut , untuk perhatiannya saya ucapkan terimakasih .
Jawaban :Sdr. David Eka Saputra, Yth. Terimakasih atas pengaduan yang Saudara sampaikan. Menindaklanjuti pengaduan Saudara dapat kami sampaikan bahwa:

Ruas jalan dari Dampit ke Turen masuk Link 061 Turen-Bts.Kab.Lumajang dengan lebar jalan rata-rata 5.00 meter. Padahal lebar standar jalan nasional adalah 7.00 meter.
Kondisi arus lalu-lintas saat ini terutama malam hari didominasi truck bermuatan material batu kali dan material pasir dengan tonase yang berlebih sehingga mengakibatkan perkerasan saat ini bergelombang.
Ruas jalan Turen-Bts.Kab.Lumajang selama ini penanganan hanya pemeliharaan rutin dan rutin kondisi. Seharusnya sudah ditangani dengan rekonstruksi. Tetapi tahun ini sudah kita usulkan penanganan berkala pada Tahun Anggaran 2018 dan penanganan dalam waktu dekat akan kita tangani dengan coldmilling machine.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.(Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Bina Marga)
|6499| 17 06 2017pratama riyo fitra, se
Perihal : pengaduan penipuan perumahan pt cahaya meranti internasional di pekanbaru
saya mengadu kepada saudara bahwasanya saya yang ingin memiliki rumah tempat tinggal telah ditipu oleh developer perumahan yang bernama pt cahaya meranti internasional di pekanbaru, hampir satu tahun rumah yang kita sepakati dalam perjanjian jual beli tidak dibangun sampai saat ini, dan uang dp yang telah saya bayar 40% lebih kurang dari total harga rumah sampai saat ini tidak dikembalikan oleh developer, padahal mereka telah ingkar dari perjanjian. saya ditipu oleh developer tersebut dan sebagai rakyat biasa saya mengadu untuk dapat pertolongan dari instansi pemerintah indonesia yang terkait.
mohon bantuan dapat diselesaikan karena masih banyak korban berikutnya seandainya developer tersebut tidak ditindak.
terimakasih
Jawaban :Sdr.Pratama Riyo Fitra, Yth. Terimakasih atas pengaduan yang Saudara sampaikan. Menindaklanjuti pengaduan Saudara dapat kami sampaikan bahwa:

1) Berdasarkan data Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Developer PT. Cahaya Meranti Internasional Pekan Baru pada Tahun 2016 telah akad sebanyak 26 Unit Rumah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP);

2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Pasal 148 ayat (1) "Dalam hal penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pihak yang dirugikan dapat menggugat melalui pengadilan yang berada di lingkungan pengadilan umum atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa;

3) Kasus tersebut dapat disinyalir tindak pidana penipuan, untuk itu kami sarankan Bapak dapat melaporkan kasus tersebut pada pihak yang berwajib.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.(Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Pembiayaan Perumahan)
|6497| 13 06 2017TAUFIQ
Perihal : DP Rumah Bersubsidi
Pak/bu, saya mau tanya, bagaimana kika developer perumahan subsidi mengambil dp sampai 30 juta, dan harga rumah 141 juta, jadi total sekitar 170 juta,
Sedangkan peruntukan rumah subsidi adalah untuk warga yg kurang mampu,
Pertanyaannya, apakah perusahaan developer tersebut bisa dikenakan sanksi karena menari DP yg terlampau jauh, mohon infonya, berikut dengan dasar hukumnya, terima kasih
Jawaban :Sdr.TAUFIQ, Yth. Terimakasih atas pengaduan yang Saudara sampaikan. Menindaklanjuti pengaduan Saudara dapat kami sampaikan bahwa:
1. Dasar hukum untuk uang muka rumah subsidi telah diatur berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 552/KPTS/M/2016 tentang Batasan Penghasilan Kelompok Sasaran KPR Bersubsidi, Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Susun serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan;

2. Rumah komersial tidak diaturuntuk DP hal tersebut sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan para pihak melalui mekanisme pasar;

3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan memberikan Subsidi untuk masyarakat berpernghasilan rendah (MBR).

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.(Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Pembiayaan Perumahan)
|6494| 09 06 2017Sigit Nugraha Putra
Perihal : Perumahan Banjir, Tidak ada Fasum & Sertifikat
Perumahan Bumi Dramaga Kartika Raya tidak menyediakan fasum seperti yang dijanjikan, banjir di dalam perumahan yg tidak diatasi, serta pemintaan kekurangan dana yg padahal sudah dibayarkan sejak 2014 oleh nasabah namun tidak diurus oleh pihak developer untuk proses balik nama
Jawaban :Sdr. Sigit Nugraha Putra, Yth. Terimakasih atas pengaduan yang Saudara sampaikan. Menindaklanjuti pengaduan Saudara dapat kami sampaikan bahwa:

1) Biaya tambahan untuk pajak balik nama untuk akte jual beli yang dilakukan pada perumahan Bumi Kartika Dramaga Raya oleh PT Adikara Citra Mandiri tidak dibenarkan untuk itu diharap Saudara dapat melaporkan hal tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional setempat;

2) Tidak adanya Fasilitas umum dan banjir merupakan tanggung jawab PT. Adikara Citra Mandiri hal tersebut dapat Saudara laporkan pada Pemerintah Daerah setempat yang telah mengeluarkan perizinan pembangunan perumahan tersebut.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.(Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Pembiayaan Perumahan)
|6493| 09 06 2017Sigit Nugraha Putra
Perihal : Fasiltas Umum & Banjir Pada Pemukiman Warga serta Pungutan Pembayaran Tambahan Untuk Pajak Pembeli
Mohon bantuannya untuk melakukan pemeriksaan untuk perumahan Bumi Kartika Dramaga Raya yang telah meminta biaya tambahan untuk pajak balik nama ajb serta tidak adanya fasilitas umum dan banjir yang sudah berkali kali diberitahukan kepada developer namun tetap tidak ada respon dari developer PT Adikara Citra Mandiri
Jawaban :Sdr. Sigit Nugraha Putra, Yth. Terimakasih atas pengaduan yang Saudara sampaikan. Menindaklanjuti pengaduan Saudara dapat kami sampaikan bahwa:

1) Biaya tambahan untuk pajak balik nama untuk akte jual beli yang dilakukan pada perumahan Bumi Kartika Dramaga Raya oleh PT Adikara Citra Mandiri tidak dibenarkan untuk itu diharap Saudara dapat melaporkan hal tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional setempat;

2) Tidak adanya Fasilitas umum dan banjir merupakan tanggung jawab PT. Adikara Citra Mandiri hal tersebut dapat Saudara laporkan pada Pemerintah Daerah setempat yang telah mengeluarkan perizinan pembangunan perumahan tersebut.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.(Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Pembiayaan Perumahan)
|6492| 09 06 2017
Perihal : Kewajiban Registrasi Sertifikat Badan Usaha (SBU)
Masa berlaku Sertifikat Badan Usaha (SBU) Selama 3 (tiga) tahun sejak dikeluarkan oleh LPJKN. dan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Registrasi Ulang pada Tahun ke 2 dan Pada Tahun Ke 3 sesuai dengan yang tertulis dalam sertifikat badan usaha (SBU) pada halaman depan SBU.

Apakah Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang tidak melakukan Registrasi Ulang TETAP BERLAKU dan SAH untuk mengikuti pelelangan serta boleh/dapat dijadikan sebagai Pemenang Lelang.

Bagaimana hukum tentang Badan Usaha yang mempunyai Sertifikat Badan Usaha (SBU) tetapi tidak melakukan Registrasi Ulang sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Perlem LPJKN.

Sekian dan Terima Kasih atas informasinya...
Jawaban :Sdr, Yth. Terimakasih atas pengaduan yang Saudara sampaikan. Menindaklanjuti pengaduan Saudara dapat kami sampaikan bahwa Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dapat di gunakan untuk mengukuti pelelangan adalah SBU yang telah diregistrasi, masih berlaku, dengan subklasifikasi dan subkualifikasi sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 dan perubahannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sertifikat Badan Usaha diterbitkan oleh Unit Sertifikasi Badan Usaha (USBU) dan diregistrasi oleh Lembaga sesuai Perlem no 10 Tahun 2013 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi pada Pasal 26.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.(Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Bina Konstruksi)
|6491| 06 06 2017
Perihal : Konsep temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Kepulauan Riau berdasarkan Pemen PU nomor 07/PRT/M/2014
Penjelasan prihal bunyi pasal 6d ayat 4a terkait tenaga ahli konsultan perencanaan dalam melaksanakan tugas tumpang tindih, dan menurut BPK-KEPRI hnya dapat melaksanakan 1 pekerjaan, hal ini sulit untuk dilaksanakan di daerah kami Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan daerah kepulauan terluar dengan jumlah tenaga ahli konsultan perencana minimal dan tidak sebanding dengan jumlah kegiatan perencanaan yang ada.
Mhon penjelasan dari kementrian PUPR selaku instansi yang mengeluarkan PU nomor 07/PRT/M/2014

karena, pada tahun ini, kami menerima konsep temuan BPK - KEPRI untuk mengembalikan kelebihan pembayaran tenaga ahli konsultan perencana T.A 2015 tunda bayar T.A 2016 dan pengembalian pembayaran konsep temuan BPK-RI T.A 2017 terkait peraturan tersebut
Sebelumnya saya ucapkan terimakasih, besar harapan saya terhadap penjelasan peraturan ini, agar kita sebagai aparatur pemerintah dapat menjalankan kewajiban sesuai denga aturan dan kondisi yang ada.
Jawaban :Sdr. Yth. Terimakasih atas pengaduan yang Saudara sampaikan. Menindaklanjuti pengaduan Saudara dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan dalam Pasal 6d ayat (4a) peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015, menyatakan dengan tegas:
a. tentang kontrak berdasarkan cara pembayaran;
b. pengecualian terhadap ketentuan pasal 6d ayat (3) yaitu dalam hal penyedia Jasa mengikuti beberapa paket pekerjaan konstruksi atau jasa konsultansi dalam waktu penetapan pemenang bersamaan dengan menawarkan personil yang sama untuk beberapa paket yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi untuk menentukan personil tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya personil dinyatakan tidak ada dan dinyatakan gugur.
c. pengecualian pada huruf b di atas berlaku pada pekerjaan jasa konsultansi yang menggunakan:
1) kontrak lump sum paling banyak 3 (tiga) paket;
2) bagian lump sum pada kontrak gabungan lump sum dan harga satuan paling banyak 3 (tiga) paket; atau
3) kontrak harga satuan dengan personil yang diusulkan penugasannya tidak tumpang tindih (overlap).

2. Bahwa ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015, menyatakan bahwa Kontrak pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dapat menggunakan:
a. kontrak Lump Sum, Harga Satuan, Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan untuk pekerjaan konstruksi tunggal.
b. kontrak Lump Sum Jasa Konsultansi didasarkan atas produk/keluaran (Output based) yang harus dihasilkan konsultan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja/TOR. Jenis pekerjaan pada kelompok ini yaitu feasibility study, design, study, evaluasi/kajian/ telaah, pedoman, petunjukpelaksanaan, petunjuk teknis, produk hukum, sertifikasi, dan lainnya.
c. Kontrak Harga Satuan Jasa Konsultansi didasarkan atas input (tenaga ahli dan biaya-biaya langsung terkait termasuk perjalanan dinas) yang harus disediakan konsultan (Input based) untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja/TOR. Jenis pekerjaan pada kelompok ini yaitu supervisi/pengawasan pekerjaan konstruksi, monitoring, manajemen konstruksi, survey, dan lainnya.

3. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka personil dalam kontrak lump sum dimungkinkan penugasannya lebih dari 1 paket pekerjaan paling banyak 3 paket, sedangkan untuk kontrak harga satuan, personil yang diusulkan penugasannya tidak boleh tumpang tindih

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.(Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Bina Konstruksi)
|6488| 03 06 2017Nestor Harmoko Hasibuan
Perihal : Subsidi 4 juta dari pemerintah
Yth. Bapak/Ibu di tempat,

Saya ingin menanyakan mengenai subsidi 4 juta dari pemerintah.
Desember 2016 lalu, saya membeli rumah KPR dengan pembayaran melalui BRI Syariah dan sudah akad rumah di bulan desember 2016 tsb.
Yang saya pertanyakan sampai saat ini, kenapa tetangga-tetangga saya yang sudah akad, sudah mendapatkan uang subsidi tsb, tapi saya belum. Saya sudah menanyakan langsung ke BRI Syariah, tetapi informasi dari mereka adalah BRI Syariah tidak tahu mengenai hal tersebut.
Mohon bantuan penjelasan dan konfirmasinya segera.Terimakasih
Jawaban :Sdr. Nestor Harmoko, Yth. Terimakasih atas pengaduan yang Saudara sampaikan. Menindaklanjuti pengaduan Saudara dapat kami sampaikan bahwa:

1). Pengajuan rumah bersubsidi yang Saudara ajukan pada Bank BRI Syariah berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2016 ada ketentuan-ketentuan yang dilaksanakan untuk pencairan bantuan salah satunya verifikasi yang dilakukan oleh Bank Pelaksana.

2). Pasal 47 ayat (3) Dalam hal uang muka yang dipersyaratkan oleh Bank Pelaksana kurang dari yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) seluruh SBUM yang diterima oleh kelompok sasaran digunakan untuk membayar uang muka sehingga mengurangi pokok kredit. Berdasarkan hal tersebut diatas bahwa Saudara tidak menerima langsung dana bantuan tersebut tetapi akan dibayarkan melalui pemindah bukuan dari rekening Bapak ke pengembang untuk pengurangan pokok kredit.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.(Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Pembiayaan Perumahan)
|6486| 30 05 2017Leo
Perihal : Pencairan bantuan 4 jt rumah subsidi
Selamat malam Bapak/ Ibu.

Perkenalkan nama saya leo.
Saya bekerja di perusahaan developer PT. Nusa Pesona Efrata.
Saya mau bertanya pak tentang bantuan DP rumah subsidi.

Bulan November tahun 2016 konsumen kami ada akad kredit, dimana nilai kpr nya itu 102 juta setelah dipotong dari bantuan 4jt.

Yang mau saya tanyakan pak.
Pencairan dana 4jt itu berapa lama ya pak?
Soalnya dana yang 4jt itu belum cair sampai bulan Mei 2017 ini.
Mohon dong pak penjelasannya.
Terima kasih
Jawaban :Sdr. Leo, Yth. Terimakasih atas pengaduan yang Saudara sampaikan. Menindaklanjuti pengaduan Saudara dapat kami sampaikan bahwa:
1) Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2016 pada Pasal 50 (6) Bank Pelaksana memindahbukukan dana SBUM ke masing-masing rekening debitur/nasabah secara sekaligus paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak dan SBUM ditransfer dari kas negara;

2) ada ketentuan-ketentuan yang dilaksanakan untuk pencairan bantuan SBUM salah satunya verifikasi yang dilakukan oleh bank pelaksana untuk itu kami sarankan Saudara menanyakan program tersebut pada Bank Pelaksana.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.(Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Pembiayaan Perumahan)
Halaman :  1 2 3 >  Last ›