|

Saran Dan Pengaduan


|6365| 10 02 2017Jeni Yusup
Perihal : pemukiman
Kepada Bapak/Ibu Yang Terhormat.
saya ingin bertanya apakah rumah saya masih bisa mendapat bedah atau bantuan dari pemerintah untuk menjadikan rumah ini layak huni.
mungkin letak rumah saya berada diantara rumah para pejabat prov, pns, polri atau tni..
tapi disekitan mereka yang berpunya terdapat juga saya atau kami yang masih membutuhkan bantuan anda.
mungkin sekian yg bisa saya tanyakan mohon maaf apabila saya mengirim ini di kotak saran karena saya tidak tahu harus kmna mengirimnya.
sekian dan terima kasih.
Jawaban :Sdr. Jeni Yusup, Yth. Terima kasih atas pengaduan yang Saudara sampaikan. Menindaklanjuti permasalahan yang Saudara sampaikan, dapat kami informasikan sebagai berikut:
1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, untuk pengusulan calon lokasi BSPS (desa/ kelurahan) diusulkan oleh Bupati/Walikota kepada Pemerintah Pusat untuk ditetapkan sebagai lokasi BSPS melalui Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Adapun kriteria calon penerima BSPS adalah sebagai berikut:
a. Warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
b. Memiliki atau menguasai tanah (dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas), tanah tidak dalam sengketa dan lokasi tanah sesuai tata ruang wilayah;
c. Belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
d. Belum pernah memperoleh BSPS dari pemerintah pusat;
e. Berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum provinsi setempat;
f. Diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya;
g. Bersedia membentuk kelompok dan
h. Bersedia membuat pernyataan.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih. (Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Penyediaan Perumahan)
|6357| 02 02 2017Hamonangan Tampubolon
Perihal : Pengaduan tentang perumahan subsidi
Di Perumahan Pangauban Silih Asih Batujajar Bandung Barat,kami sewaktu akad menandatangani bahwa DP adalah 6jt,dan bank berpesan apabila ada seseorang yang datang dan menanyakan hal tersebut,kami di minta untuk tetap menjawab DP 6 jt,padahal kami di suruh membayar 15jt,mohon di jelaskan bapak/ibu,ada apa dengan semua ini,mohon di jelaskan bagaimana sih subsidi rumah MBR itu.
Terima kasih
Jawaban :Sdr. Hamonangan Tampubolon, Yth. Terimakasih atas pengaduan Saudara. Sehubungan dengan pengaduan Saudara dapat kami sampaikan bahwa terkait uang muka merupakan hasil pengurangan dari harga rumah dengan appraisal KPR dari pihak bank, terhadap pengaturan besarnya sepenuhnya diserahkan kepada pihak Bank Penyalur,
Sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 552/KPTS/M/2016 tentang Batasan Penghasilan Kelompok Sasaran KPR Bersubsidi, Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak dan Satuan Rumah Sejahtera Susun Serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka, untuk daerah Jawa Barat pada tahun 2016 sebesar 116.500.000 rupiah sedangkan pada tahun 2017 adalah sebesar 123.000.000 rupiah.
Dari harga sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri tersebut diatas maka Saudara dapat melakukan pengecekan dengan menjumlahkan besaran uang muka saudara ditambah dengan besaran nilai KPR saudara.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami megucapkan terimakasih (Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Pembiayaan Perumahan)
|6343| 31 01 2017
Perihal : tentang dana bantuan subsidi dp untuk flpp sebesar 4.000.000
Dana bantuan subsidi dp sebsar 4 jt sudh msuk rekening.dari pihak bank memindah buku. Konfirmasi dari bank penjamin dana tersebut dapat diambil ke pihak developer namun setelah saya kedeveloper pihak mereka mengatakan dana belum turun dari pusat.apakah bnar?Bagaimana cara mencairkan dana tersebut??? Mohon konfirmasinya
Jawaban :Sdr, Yth. Terimakasih atas pengaduan yang Saudara sampaikan. Sehubungan dengan pengaduan Saudara dapat kami sampaikan bahwa terkait dana DP yang saudara maksud disebut dengan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) yang penyalurnya kepada pelaku pembangunan melalui Bank Penyalur. Maka dari itu, Saudara sebagai debitur bank tidak menerima fasilitas SBUM dimaksud dalam bentuk uang cash namun berupa pengurangan uang muka.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami megucapkan terimakasih (Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Pembiayaan Perumahan)
|6338| 26 01 2017Nesia Pertiwi
Perihal : Jembatan Grogolan
Selamat siang. Permisi, saya adalah salah satu penduduk Pekalongan yg setiap harinya melewati Jembatan Grogolan yg terletak di Jln. Jendral Soedirman dekat perempatan Grogolan, Pekalongan. Menurut pandangan saya, Jembatan Grogolan tersebut semakin hari kondisinya semakin parah, apalagi ditambah kondisi lalu lintas yg sekarang sering macet dan banyak kendaraan yg berhenti diatas jembatan. Oleh karena itu, saya mohon agar Jembatan Grogolan untuk segera diperbaiki karena selain untuk keselamatan (yg pastinya sangat penting) juga untuk kelancaran lalu lintas. Saya sendiri sempat mendengar kabar jika akhir tahun 2015 Jembatan Grogolan akan diperbaiki setelah pengerjaan Jembatan Surobayan selesai. Namun ternyata sampai sekarang tahun 2017 tak ada tindakan. Semoga dengan dm yg saya kirim ini, bisa menjadi bahan pertimbangan perbaikan dan pelebaran Jembatan Grogolan Pekalongan yg keadaannya makin hari makin memprihatinkan karena aspal jalan sudah banyak yg terkelupas dan jalan jg berlubang. Terima kasih.
Jawaban :Sdri. Nesia Pertiwi, Yth. Terimakasih atas pengaduan yang Saudari sampaikan. Sehubungan dengan pengaduan Saudara dapat kami sampaikan bahwa terkait kerusakan jalan di Jembatan Grogolan Pekalongan sudah dilakukan penanganan perbaikan dengan pekerjaan patching/penutupan lubang dan perapian pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2017 (sore hari) sebagaimana foto pelaksana perbaikan jalan di Jembatan Grogolan telah kami kirim melalui email Saudari.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.(Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Bina Marga)
|6337| 26 01 2017ardia rahmananda
Perihal : bedah rumah
assalamualaikum.. kepada bpak menteri saya ingin meminta tolong agar bapak menteri mengutus orang untuk meninjau alamat ini agar diberikan bantuan dan di bimbing jika memang harus mengisi aplikasi permohonan
karena beliau org tua yg buta huruf. hidup sengsara dengan rmh yg tdk layak Desa celekatakan soyi rt.03 rw.02 kec.pulosari kab.pemalang rumah bapak daryono.(kurang lebih 100m dr balai desa) terima kasih.
Jawaban :Sdri. Ardia Rahmananda, Yth. Terimakasih atas pengaduan yang Saudari sampaikan. Menindaklanjuti pengaduan Saudari dapat kami informasikan sebagai berikut:
1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, untuk pengusulan calon lokasi BSPS (desa/ kelurahan) diusulkan oleh Bupati/Walikota kepada Pemerintah Pusat untuk ditetapkan sebagai lokasi BSPS melalui Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Adapun kriteria calon penerima BSPS adalah sebagai berikut:
a. Warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
b. Memiliki atau menguasai tanah (dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas), tanah tidak dalam sengketa dan lokasi tanah sesuai tata ruang wilayah;
c. Belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
d. Belum pernah memperoleh BSPS dari pemerintah pusat;
e. Berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum provinsi setempat;
f. Diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya;
g. Bersedia membentuk kelompok dan
h. Bersedia membuat pernyataan.
3. Untuk mengidentifikasi apakah Bpk. Daryono memenuhi kriteria sebagai calon penerima BSPS, kami akan berkoordinasi dengan PPK Rumah Swadaya SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Tengah.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.(Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Penyediaan Perumahan)
|6318| 19 01 2017Bella Rizky
Perihal : Permintaan Data
Assalamualaikum Wr.Wb. perkenalkan saya Bella Rizky mahasiswa Hukum Unpad yang sedang melaksanakan Tugas Akhir, saya memiliki beberapa pertanyaan :
1. Saya berniat meminta data tentang proyek jalan tol Depok-Antasari, sebenarnya saya sudah ke Kementerian Pekerjaan Umum ke bag. Kepegawaian Bina Marga untuk menyerahkan surat pengantar dari UNPAD, Menurut bag. Kepegawaian Bina Marga surat yang saya ajukan tidak dapat di proses. Hal yang ingin saya tanyakan bagaimana cara proses pengajuan suratnya? Prosesnya akan membutuhkan waktu berapa lama ? dan bagaimana urutan mengurus suratnya?
2. dan untuk mengajukan permintaan data via online harus bagaimana?
Mohon penjelasannya, saya sangat berharap kementrian PU khususnya Dirjen Bina Marga dapat membantu saya untuk memperoleh data demi pengerjaan Tugas Akhir. Atas perhatian dan respon bapak/ibu saya ucapkan terimakasih.
Jawaban :Sdri. Bella Rizky, Yth. Terimakasih atas pengaduan Saudari. Sehubungan dengan pengaduan Saudari dapat kami sampaikan bahwa untuk meminta informasi di Lingkungan Ditjen Bina Marga baik terkait data administrasi maupun data teknis untuk keperluan penelitian atau kegiatan perkuliahan lainnya, silahkan mengisi formulir permohonan informasi yang ditujukan ke pipbinamarga@gmail.com atau kompubm@gmail.com (formulir kami kirimkan ke email Saudara).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan teerimakasih. (Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Ditjen Bina Marga)
|6311| 09 01 2017RICKY PRIYATNA
Perihal : BUM bantuan uang muka pemerintah sebesar 4 juta rupiah
Mohon untuk bapak menteri segera mencairkan dana BUM atau bantuan uang muka perumahan subsidi dari pemerintah lewat kebijakan paket ekonomi jilid 13. Terima kasih. Ricky priyatna perumahan permata Nusa indah blok G9 no 32 desa situsari Cilengsih Bogor. . Akad kredit di bulan november 2016 di bank BTN bogor
Jawaban :Sdr. Ricky Priyatna, Yth. Terimakasih atas pengaduan yang Saudara sampaikan. Menindaklanjuti pengaduan Saudara dapat kami sampaikan bahwa terkait Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) untuk Tahun 2017 sampai saat ini sedang dalam proses penyusunan perjanjian kerjasama dengan pihak bank-bank penyalur, setelah seluruh proses perjanjian kerjasama operasional selesai maka Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) akan segera dapat disalurkan.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami megucapkan terimakasih (Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Pembiayaan Perumahan)
|6309| 08 01 2017Bowie Sigit
Perihal : Program Satu Juta Rumah
Mohon jalan keluar
saya seorang developer kecil yang berusaha mendukung program satu juta rumah untuk MBR yg dicanangkan Pemerintah, dari Jakarta sy ke Indonesia Timur tepatnya di Propinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Timur, th 2015.
sy ajukan ijin lokasi seluas 20 hektar dan membebaskan lahan seluas 5 hektar untuk tahap awal, stlh pembebasan sy mengurus legalitas pertanahan dan tlh slesei sampai HGB tetapi proses penerbita IMB hingga saat ini sudah 1 tahun belum selesei padahal retribusi IMB untuk Pemda telah sy seleseikan (bayar) sejak Juni 2016, apa yg harus sy lakukan? Kpd siapa harus melapor? Sy sbg pengusaha sangat dirugikan dgn hal tersebut, apakah Paket Kebijakan Ekonomi Bapak Presiden Jokowi hanya dipandang seremoni oleh pejabat daerah? Apakah program satu juta rumah tidak dikoordinasikan dgn Daerah? Mohon pencerahanya.
karena sy terlanjur membebaskan bbrapa lokasi tanah di Kabupaten lain tp hingga skrg mangkrak karena susahnya birokrasi di daerah.
terimakasih.
Jawaban :Sdr. Bowie Sigit,Yth. Terimakasih atas pengaduan yang Saudara sampaikan. Menindaklanjuti pengaduan Saudara dapat kami informasikan sebagai berikut:
Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung yang berbunyi:

"izin mendirikan bangunan gedung diberikan oleh pemerintah daerah, kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah, melalui proses permohonan izin mendirikan bangunan gedung."

Dapat diketahui bahwa terkait izin mendirikan bangunan gedung (IMB) adalah merupakan kewenangan mutlak dari Pemerintah Daerah, sedangkan kewenangan pemerintah pusat adalah terkait izin bangunan gedung fungsi khusus.
Maka dari itu, dapat kami sarankan Saudara melaporkan pengaduan permasalahan yang Saudara alami ke bagian pelayanan pengaduan masyarakat pada pemerintah daerah tempat Saudara melakukan proses permohonan penerbitan izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami megucapkan terimakasih (Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Pembiayaan Perumahan)
|6295| 06 01 2017Ucep hernowo
Perihal : Pengembang nakal
Mohon si tertibkan pengembang rumah subsidi pt karya mitra prospekta di cimahi dengan proyek perum silih asih pangauban,mereka kurang profesional dan cenderung menipu,spek rumah subsidi tidak sesuai spek dan komplain pembeli merasa kecewa,bagaimana ini rumah subsidi untuk rakyat kecil kok di permainkan.gimana progam rumah untuk rakyat bisa sukses jika pengembang macam inj di biarkan
Jawaban :Sdr. Ucep Hernowo, Yth. Terimakasih atas pengaduan yang Saudara sampaikan.
1. Menanggapi pernyataan dan keluhan Sdr. Ucep Hernowo dapat disampaikan bahwa sesuai fungsi pembinaan sebagaimana diatur pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa pembinaan pada tingkat Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota yang dalam hal ini dilakukan oleh Pemerintah Walikotamadya Cimahi dan terkait pengawasan barang dan/atau jasa merupakan kewenangan Dinas UMKM Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pertanian Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, sehingga instansi tersebut yang dapat melakukan pengawasan dan pengendalian secara langsung kepada pelaku pembangunan di daerah untuk dapat memberikan teguran sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan c.q Direktorat Rumah Umum dan Komersial setiap tahun melaksanakan koordinasi dan memberikan pembinaan kepada pemerintah daerah dengan cara memberikan bimbingan teknis koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelenggaraan perumahan di setiap daerah guna memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah yang layak huni dan terjangkau;
3. Diharapkan permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan musyawarah, dan dapat dilakukan mediasi oleh pihak ketiga yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di kota setempat.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami megucapkan terimakasih (Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Penyediaan Perumahan)
Halaman :