Slide 1

Berita Berita Sekretariat Jenderal > Kementerian PUPR Berbagi Pengalaman Pengarusutamaan Gender dengan Anggota Colombo Plan


Senin, 16 Oktober 2017, Dilihat 775 kali

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam melaksanakan tugasnya membangun infrastruktur juga memperhatikan pengarusutamaan gender (PUG). Implementasi PUG dimulai tahun 1997 dengan pelibatan kaum perempuan pembangunan infrastruktur pedesaan yang dikenal menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).  Peran perempuan dalam program tersebut mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur. Contoh lainnya adalah dalam pembangunan gedung Kementerian PUPR, turut mengakomodir sarana dan prasarana bagi kebutuhan anak-anak, pria, wanita, wanita hamil, lansia, dan difabel.  Misalnya adanya  ruang ASI, fasilitas penitipan anak, jalan, blok pemandu, tempat parkir untuk difable.

Hal tersebut disampaikan Sekjen Kementerian PUPR Anita Firmanti dalam sambutannya yang dibacakan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Baby Setiawati Dipokusumo pada acara  kunjungan anggota Colombo Plan di Ruang Pendopo, Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (28/9).

Kunjungan anggota Colombo Plan yang berjumlah 25 orang bertujuan mendapatkan pengalaman Kementerian PUPR dalam penerapan PUG. Rombongan berasal dari berbagai negara antara lain  Pakistan, Afganistan, Bangladesh, Indonesia, Bhutan, Sri Lanka dan Filipina yang dipimpin oleh Direktur Program Urusan Gender, Bandana Shresta.  Hadir dalam acara tersebut Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Niken Kiswandari dan Dirjen Pembiayaan Perumahan Lana Winayanti, para pejabat pratama dan administrator Kementerian PUPR.

“Ini adalah suatu hal yang menyenangkan dapat menerima kedatangan anggota Colombo Plan dan berbagi pengalaman penerapan PUG di lingkungan PUPR,” kata Baby membacakan sambutan tertulis Sekjen PUPR.  

Setahun setelah implementesi PUG dan mendirikan Tim PUG, tahun 2008, Kementerian PUPR mulai menerima penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya (APE) yakni penghargaan pemerintah yang diberikan pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang berhasil melaksanakan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tingkat penghargaan tersebut yaitu tingkat Pratama pada tahun 2008, tingkat Madya pada tahun 2009-2010, tingkat Utama tahun 2011-2013, tingkat Mentor pada tahun 2014 - 2016.  

Tantangan dalam pengarusutamaan gender di bidang PUPR adalah untuk mengeksplorasi isu kesenjangan gender. Dalam upaya menangani kesenjangan gender di bidang PUPR disadari akan lebih mudah jika pendekatan tersebut terkait dengan manfaat infrastruktur yang mempertimbangkan kebutuhan, kesulitan, dan masalah bagi laki-laki , perempuan, anak-anak, orang tua, dan kelompok rentan lainnya (masyarakat berpenghasilan rendah, masyarakat di daerah perbatasan, masyarakat nelayan, dan masyarakat daerah kumuh perkotaan).

PUPR juga telah berhasil menerbitkan berbagai peraturan yang bersifat responsif gender. Misalnya, penerapan Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Pedoman Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), serta peraturan tentang kemudahan dan / atau bantuan untuk mendapatkan rumah berpenghasilan rendah masyarakat.

Dalam acara tersebut, anggota Colombo Plan melakukan kunjungan ke Taman Penitipan Anak (TPA), beberapa ruang laktasi, toilet dan lift khusus disabelitas dan fasilitas ramp di depan Gedung Menteri. Para delegasi menilai Program Pengarusutaman Gender di Kementerian PUPR sangat baik dan bisa dijadikan masukan untuk diterapkan oleh negara masing-masing.

“Saya melihat penerapan PUG di PUPR luar biasa. Bisa menjadi panduan bagi kementerian lain untuk mengikuti langkah-langkah yang telah dilakukan PUPR. Ini juga langkah yang baik untuk dapat diterapkan di Setneg. Menurut saya, acara ini bermanfaat untuk mensosialisasikan implementasi PUG di Indonesia, khususnya PUPR kepada para delegasi Colombo Plan," ujar Ronny Dwi Caisario dari Sekretariat Negara.

Amna Rafique dari Women Development Punjab, Pakistan mengatakan saya melihat banyak kesamaan antara Indonesia dan Pakistan. Acara ini menjadi pengalaman yang baik. Kami melihat langsung fasilitas dan infrastruktur dasar yang disediakan di lingkungan Kementerian PUPR. Serta kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan.